Pengusaha Mebel Bakal Tolak Verifikasi Legalitas Kayu

Reporter

Kamis, 12 Mei 2016 20:37 WIB

Pekerja menyelesaikan pembuatan lemari di kawasan Penggilingan, Jakarta, 26 November 2015. Pemerintah bantu dana Rp 6,2 miliar pada 2016 untuk industri mebel atau furnitur berskala kecil hingga menengah. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) ngotot untuk tetap menolak pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk furnitur yang dijual di pasar Uni Eropa. "Kemendag dan KLHK siap-siap menerima tamu dari ribuan pengusaha mebel," ujar Ketua Dewan Pertimbangan AMKRI Soenoto saat dihubungi pada Kamis, 12 Mei 2016.

Soenoto menjelaskan saat ini ribuan pengusaha mebel dan kerajinan furnitur sedang bersiap demontrasi. Kata dia, seluruh pegusaha eksportir dari Cirebon dan sejumlah daerah lain akan berbondong-bondong ke Jakarta. Bahkan pihaknya telah menyiapkan puluhan bus.

Perlawanan ini dilakukan oleh Soenoto sesaat setelah mendengar kabar adanya pertemuan empat menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sejumlah menteri di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin menggelar konferensi pers terkait implementasi SVLK di pasar Uni Eropa.

"SVLK itu omong kosong," kata dia, memekik. Dia dengan tegas menolak pemberlakuan SVLK untuk produk hilir seperti produk hasil mebel dan kerajinan furnitur lainnya. "Silahkan saja diterapkan di tingkat hulu penebangan kayu, tapi jangan di hilir."

Justru pemberlakuan SVLK, menurut dia, akan menurunkan nilai ekspor nasional. Pasalnya, pasar Uni Eropa saat ini tidak menerapkan sistem yang sama terhadap produk dari Cina dan Vietnam. Sehingga tingkat ekspor dua negara itu melejit meninggalkan Indonesia.

Kata Soenoto, ekspor produk kayu Cina ke Uni Eropa mencapai US$ 60 miliar per tahun. Begitu pun dengan Vietnam yang mencapao US$ 6 miliar per tahun. Tapi Indonesia hanya mampu mengekspor produk kayu senilai US$ 2 miliar. Dari jumlah itu, hanya US$ 1 miliar yang dikirim ke pasar Uni Eropa.

"Makanya kami bakal meminta Presiden Joko Widodo agar Menteri Lembong dan Menteri Siti Nurbaya segera diturunkan saja," tutur dia. Seharusnya pemerintah mengawasi sistem kayu di hilir saja.

Dia menganalogikan dengan pisang goreng. Selama ini pengusaha mebel hanya membeli bahan baku dari masyarakat. "Kalau mau tanya pisangnya dari mana, silahkan tanya petaninya, kami hanya pemakai."

Sementara, Menteri Lembong sebelumnya telah mengklaim penerapan SVLK dapat mendongkrak pertumbuhan ekspor produk kayu dan furnitur Indonesia. "Nantinya dengan SVLK, produk kayu akan masuk jalur hijau Uni Eropa," kata Lembong saat menggelar konferensi pers di Kementerian Lingkungan Hidup.

Lembong menjelaskan SVLK nantinya akan mempermudah perdagangan antara Indonesia dengan pasar di Uni Eropa. Menurut dia, hal ini juga bentuk peningkatan standar Indonesia tentang kayu di mata dunia internasional.

AVIT HIDAYAT

Berita terkait

ISWA: Industri Kayu Olahan Terdampak Ketidakpastian Ekonomi Global

27 Oktober 2023

ISWA: Industri Kayu Olahan Terdampak Ketidakpastian Ekonomi Global

Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA) menyoroti kondisi ekonomi global yang berdampak pada industri kayu dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Strategi Promosikan Produk Kayu Berkelanjutan di Indonesia

15 November 2020

Ini Strategi Promosikan Produk Kayu Berkelanjutan di Indonesia

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan mengatakan Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus memberikan perhatian terhadap industri kayu ringan.

Baca Selengkapnya

Terpukul Perang Dagang, Nilai Ekspor Kayu Olahan Turun 4 Persen

3 Januari 2020

Terpukul Perang Dagang, Nilai Ekspor Kayu Olahan Turun 4 Persen

Terpukul oleh perang dagang, nilai ekspor kayu olahan Indonesia sampai 31 Desember 2019 hanya mencapai US$ 11,64 miliar.

Baca Selengkapnya

Rupiah Semakin Melemah, Untung di Industri Ini Makin Tebal

24 Agustus 2018

Rupiah Semakin Melemah, Untung di Industri Ini Makin Tebal

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pelemahan rupiah disebabkan faktor eksternal.

Baca Selengkapnya

Genjot Industri, Pemerintah Subsidi Sistem Legalitas Kayu

13 Juli 2018

Genjot Industri, Pemerintah Subsidi Sistem Legalitas Kayu

Pemerintah bakal memberi insentif untuk para pelaku industri kecil dan menengah di bidang kayu dan furnitur.

Baca Selengkapnya

Pidato Jokowi di Pameran Furniture Internasional

11 Maret 2017

Pidato Jokowi di Pameran Furniture Internasional

Jokowi menuturkan, pemerintah memberikan sejumlah insentif
bagi beberapa industri furniture dan rajinan untuk mendongkrak
nilai ekspor.

Baca Selengkapnya

Kayu Berserifikat FLEGT Indonesia Pertama Tiba di London

17 Januari 2017

Kayu Berserifikat FLEGT Indonesia Pertama Tiba di London

Pengapalan pertama produk kayu dengan lisensi FLEGT asal Indonesia ke Inggris ini ada sekitar 17 kargo.

Baca Selengkapnya

Dapat Lisensi FLEGT, Indonesia Bidik Pemasaran Kayu ke Eropa  

30 November 2016

Dapat Lisensi FLEGT, Indonesia Bidik Pemasaran Kayu ke Eropa  

Menteri Luar Negeri Retno menjelaskan bahwa kita harus memanfaatkan keunggulan komparatif produk kayu untuk meraih pasar yang lebih besar di UE.

Baca Selengkapnya

Industri Mebel Terdampak Implementasi Sistem Legalitas Kayu

30 November 2016

Industri Mebel Terdampak Implementasi Sistem Legalitas Kayu

Implementasi sistem verifikasi legalitas kayu perlu
disempurnakan karena diyakini mampu membangkitkan pelaku usaha
mebel skala industri kecil dan mene

Baca Selengkapnya

RI Terbitkan 845 Lisensi FLEGT Ekspor Kayu ke Uni Eropa  

24 November 2016

RI Terbitkan 845 Lisensi FLEGT Ekspor Kayu ke Uni Eropa  

Lisensi untuk tujuan ekspor ke 24 negara di Uni Eropa terdiri atas produk panel, furnitur, woodworking, kerajinan, chips, kertas, dan perkakas.

Baca Selengkapnya