TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Islamic Development Bank (IDB) akan menandatangani Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 dalam Sidang Tahunan IDB ke-41.
Menuruf Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makroekonomi dan Keuangan Internasional, Andin Hadiyanto, kesepakatan itu merupakan kesempatan yang bagus bagi Indonesia.
"MCPS merupakan komitmen dari IDB dalam mendorong pembangunan di Indonesia. Kesepakatan itu telah dibahas secara intensif yang juga melibatkan sektor swasta," kata Andin dalam konferensi persnya bersama IDB di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Mei 2016.
Menurut Executive Secretary IDB Ghassan Al-Baba, terdapat lima sektor yang akan menjadi fokus dalam MCPS tersebut. "Yakni infrastruktur, pembangunan manusia, keuangan syariah, sektor swasta, dan program reverse linkage. Ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional," katanya.
Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 akan digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, pada 15-19 Mei mendatang. Sidang yang akan dihadiri oleh 56 negara anggota IDB itu akan membahas enam topik utama. Topik yang akan dibahas dalam sidang itu adalah mengenai koordinasi dan kerja sama teknis untuk pembangunan antar negara-negara anggota.
Selain itu, topik lainnya juga akan dibahas, yakni pembangunan ketahanan ekonomi bagi negara anggota, pengembangan investasi syariah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pembiayaan syariah yang inovatif untuk pengentasan kemiskinan, pengembangan pasar syariah mikro bagi keuangan inklusif, serta pendanaan syariah di sektor infrastruktur.
