TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta pihak terkait untuk mempercepat pembangunan jalan tol Trans-Sumatera terutama ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, sepanjang 140 kilometer.

"Kami sedang reses untuk melihat langsung progres pembangunan jalan tol sesuai dengan jadwal atau tidak. Tapi terdapat hambatan di lapangan karena itu apa yang menjadi masalah teknis perlu dikoordinasikan antara intansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/Kepala BPN, BUMN, dan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunannya," kata dia, di Sabahbalau, Lampung Selatan, Selasa, (10 Mei 2016)

Ia menyebutkan untuk percepatan pembangunan jalan tol itu DPD RI akan memanggil pemangku kepentingan tersebut agar pembangunan jalan bebas hambatan itu sesuai dengan target, yakni pada 2018.

Senator asal Sumatera Barat itu mengatakan bahwa pembangunan jalan tol itu harus sesuai target mengingat pada tahun 2018, akan digelar event olahraga internasional, yakni Asian Games.

Irman menjelaskan berdasarkan informasi pembebasan lahan baru mencapai 50 persen sehingga diperlukan kerja keras semua pihak agar lahan untuk pembangunan jalan tol dapat selesai.

Ketua DPD RI itu juga meminta Pemprov Lampung segera memetakan masalah pembebasan dan hasil pemetaan tersebut akan diteruskan oleh DPD ke kementerian terkait agar pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 140 km itu dapat dilanjutkan dan selesai sesuai target.

Kepala Proyek PT Waskita Karya Mashudi mengharapkan pembebasan lahan dapat segera terselesaikan sehingga perusahaan dapat bekerja lebih cepat untuk pembangunan jalan tol.

"Terus terang kami masih terkendala dengan pembebasan lahan dan baru mencapai 5km dari 41 km yang diberikan penugasan untuk pembangunan jalan tol," jelasnya.

Karena itu, ia mengharapkan Ketua DPD dapat memberikan solusi terkait pembebasan lahan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pembangunan jalan tol sesuai target.

Pembebasan lahan di jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, pemerintah telah menganggarkan Rp3 triliun yang bersumber dari APBN. Seharusnya pembayaran lahan untuk pembangunan tol Trans-Sumatera itu kembali berlangsung pada Maret 2016 meliputi lokasi beberapa titik antara kilometer 0,38 sepanjang 7,3 km.

Pembayaran ganti rugi lahan itu ditargetkan tuntas pada April-Mei 2016, namun hingga saat ini proses penyelesaian pembayaran lahan belum berlangsung.

ANTARA