Petugas Balai Karantina Ikan dan relawan mengikatkan trumbu karang hidup atau live coral ilegal untuk dilepaskan ke laut di Pulau Serangan, Bali, 24 April 2016. Dalam beberapa bulan terakhir Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar sudah enam kali mengagalkan penyelundupan trumbu karang Indonesia yang nilai ekspornya diperkirakan mencapai 60 juta Rupiah lebih. Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memperkuat balai-balai karantina di daerah sebagai salah satu benteng pertahanan negara.
“Karantina itu, selain untuk kepentingan ekonomi, ada kepentingan pertahanan negara. Sebab, di beberapa negara, selain terjadi konflik fisik, kerap terjadi serangan bakteri, virus, atau kuman untuk melemahkan negara lain. Hal inilah yang harus diantisipasi,” kata anggota Komisi IV DPR, Fadly Nurzal, dalam pernyataan resmi, Selasa, 3 Mei 2016.
Menurut Fadly, penguatan karantina dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi. Dia menilai saat ini teknologi karantina di Indonesia belum mumpuni untuk memantau pergerakan keluar-masuk komoditas.
“Makin canggih kemungkinan orang luar untuk mengakali kita, sejatinya semakin tinggi kita mem-protect negara kita, baik lewat kemampuan SDM maupun kecanggihan alat atau teknologi,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Saat ini, DPR dan pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Karantina sebagai payung hukum Badan Karantina Nasional (BKN). Lembaga di bawah Presiden itu akan menyatukan lembaga-lembaga karantina dari beberapa kementerian.
