May Day, Ini Kata Darmin Soal Tuntutan Buruh  

Reporter

Minggu, 1 Mei 2016 13:17 WIB

Jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bandung berunjukrasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 1 Mei 2016. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) para jurnalis menyerukan agar perusahaan media, menjadikan kesejahteraan jurnalis dan pekerja media, sebagai prioritas dan menghentikan segala pelanggaran ketenagakerjaan dengan dalih apapun. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution angkat bicara terkait dengan beberapa tuntutan serikat buruh yang berdemo pada Hari, Ahad, 1 Mei 2016. Menurut dia, pemerintah tidak hanya berfokus pada kesejahteraan masyarakat yang sudah bekerja.

Darmin mengatakan pemerintah tidak hanya mengurusi orang yang sudah bekerja, tapi juga yang belum bekerja. "Pemerintah sedang mencari jalan supaya mereka mendapat pekerjaan," ucap Darmin di kediamannya, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Karena itu, menurut Darmin, apabila serikat buruh menuntut sesuatu, pemerintah tidak harus mengikuti tuntutan tersebut. "Tidak harus diikuti dong. Pemerintah harus mempertimbangkan, tuntutan itu akan menambah orang yang bekerja atau tidak," ujarnya.

Selain berfokus pada pemenuhan lapangan kerja bagi pengangguran, menurut Darmin, pemerintah tengah berfokus agar tidak terbawa arus ekonomi dunia yang saat ini tengah melambat. "Dengan membangun infrastruktur, mempercepat pengeluaran APBN, mengundang investasi, dan menyiapkan pengembangan sumber daya manusia."

Pada peringatan May Day kali ini, kelompok buruh yang berkumpul di Ibu Kota diperkirakan mencapai 50.600 orang. Mereka datang dari Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Subang, Purwakarta, Karawang, Bogor, Serang, Bandung, dan daerah lain. Kelompok buruh itu akan long march dari Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia.

Rencananya, puncak aksi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno untuk mendeklarasikan beberapa tuntutan. Kelompok buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Buruh juga mengkritik pemerintah terkait dengan invasi tenaga kerja asing.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

3 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

3 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

11 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

17 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

18 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

34 hari lalu

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

24 Februari 2024

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

15 Februari 2024

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

14 Februari 2024

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berencanya memantau quick count atau perhitungan cepat siang ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

14 Februari 2024

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya