Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara membentangkan spanduk berisi tuntutan saat melakukan aksi damai di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 24 Januari 2016. Beberapa hutan adat di Kalimantan milik suku Dayak banyak yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh pihak-pihak swasta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Bengkulu - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menuding para lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap mengkritik keberadaan perusahaan perkebunan sawit adalah pengganggu.
Gangguan tersebut berupa berbagai pernyataan negatif terkait perkebunan sawit. Sehingga ia meminta perusahaan perkebunan sawit tidak terusik akan hal tersebut.
"Isu itu bahkan diekspos dunia internasional. Tujuannya agar sawit di Indonesia hancur," kata Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Jumat, 29 April 2016.
Padahal, menurut dia, yang merambah gambut itu rata-rata adalah perusahaan asing dalam negeri sehingga jangan tertipu. Sebab, ini adalah sentimen pasar yang dimainkan dunia, yang sekarang sedang bersaing untuk membuat komoditas substitusi sawit di dunia.
Ridwan Mukti justru melihat komoditas sawit adalah kekuatan nasional. Seharusnya, menurut dia, semua elemen masyarakat, termasuk LSM, menjaga komoditas tersebut untuk dapat memajukan industri sawit di Bengkulu. "Sawit itu kekuatan nasional. Komoditas ini adalah berkah yang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di Indonesia. Ini harus kita jaga," ujarnya.
Ridwan menjelaskan, isu utama yang kerap dijadikan komoditas oleh LSM terkait isu perambahan hutan yang mengakibatkan lahan gambut habis dibabat untuk ditanami sawit. Isu ini, kata dia, juga menjadi isu internasional yang disengaja sebagai propaganda agar pasar sawit menjadi buruk.
Menurut Ridwan, propaganda itu dilakukan karena sawit mengancam industri komoditas lain. Salah satunya industri minyak nabati dari bunga matahari di Eropa yang sebagian besar gulung tikar karena kalah bersaing dengan sawit.
Karena itu, Ridwan Mukti meyakinkan para pengusaha sawit jika pemerintahan yang dia pimpin akan menjaga kemitraan yang baik dengan perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Bengkulu.
Salah satu penggiat lingkungan di Bengkulu, Direktur Genesis Barlian menyatakan jika kritikan yang selama ini mereka sampaikan sesuai dengan fakta yang selama ini terjadi di masyarakat. "Kita juga tidak sembarangan mengkritik, tapi sesuai dengan data yang kita dapat di masyarakat," kata Barlian menanggapi pernyataan Ridwan Mukti.
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
57 hari lalu
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan sedang membahas simplifikasi aturan dan persyaratan perihal peremajaan sawit rakyat atau PSR.
