Menteri Susi Pudjiastuti (kiri) memotret dari belakang, saat Presiden Jokowi bersiap menaiki KRI Frans Kaisiepo-368, dalam pelaksanaan International Fleet Review, Komodo 2016, di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, 12 April 2016. ANTARA/Iggoy el Fitra
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah memegang kendali penuh atas program National Capital Integrated Coastal Development (NCID) serta program reklamasi yang termasuk di dalamnya.
Jokowi pun memerintahkan pemerintah daerah membatasi peran swasta dalam program reklamasi. "Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh di-drive atau dikendalikan swasta, melainkan sepenuhnya dikontrol pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan tentu Pemda DKI, Banten, serta Jawa Barat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat terbatas mengenai reklamasi di kantor Presiden, Rabu, 27 April 2016.
Siang ini, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai proyek NCID atau yang disebut sebagai Garuda Project. Proyek reklamasi merupakan bagian dari proyek besar NCID tersebut. Dalam rapat kali ini, Jokowi memerintahkan Bappenas membuat masterplan untuk kelanjutan program tersebut.
Adapun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang juga menghadiri rapat, mengatakan pembatasan peran swasta harus dilakukan karena Presiden menilai semua kekacauan yang terjadi dipicu peran swasta yang berlebih. "Kami yang ngatur. Presiden menilai kenapa kacau karena selama ini swasta yang banyak men-drive," katanya seusai rapat.
Ahok pun mengatakan nantinya, dalam pengerjaan proyek NCID, termasuk reklamasi, pemerintah akan menentukan kerangka keterlibatan swasta. "Yang jelas, kamu mainnya di sini," ucapnya.
Ahok pun memastikan peran swasta tidak akan dihilangkan karena Presiden Jokowi tidak ingin kehilangan kepercayaan investor. Menurut dia, investor tetap diperlukan agar ada aliran dana masuk ke Indonesia.
Komisi antirasuah tengah mengungkap kasus penyuapan untuk memuluskan izin reklamasi yang sedang dibahas dalam Raperda DKI Jakarta. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Kamis, 31 Maret 2016, penyidik menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.
Berdasarkan hasil operasi itu, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Sanusi; karyawan PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro; dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
