Pelayanan Buruk, Apindo Ancam Blokir Bayar Iuran BPJS  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 21 April 2016 16:18 WIB

Warga mengantri pendaftaran dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). Semenjak diberlakukannya BPJS pada awal tahun 2014, ratusan warga banyak yang belum mengerti aturan sistem tersebut dikarenakan minimnya sosialisai oleh petugas terkait. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Depok - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Depok Inu Kertapati Harahap mengancam bakal memblokir pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dari perusahaan di Depok. Musababnya, masih banyak rumah sakit yang menolak pasien BPJS dari kalangan pekerja.

"Setiap bulan perusahaan di Depok membayar iuran BPJS Rp 150-300 juta. Tapi masih ada cerita penolakan," kata Inu dalam rapat Lembaga Kerja Sama Tripartit dengan BPJS Kesehatan di Balai Kota Depok, Kamis, 21 April 2016.

Ia meminta setiap rumah sakit menyediakan loket khusus bagi peserta BPJS yang bekerja. Soalnya, dengan lamanya antrean pasien di rumah sakit, hal itu bisa mempengaruhi aktivitas para pekerja. "Kalau pekerja mengantar anak atau keluarganya yang sakit, karena antreannya yang lama, bisa tidak masuk kerja," ujarnya.

Selain itu, Apindo meminta setiap rumah sakit menyediakan tempat tidur tambahan yang bisa diletakkan di selasar rumah sakit. Yang penting, kata dia, pasien diberi pertolongan pertama.

Ia melanjutkan, jangan sampai pasien ditolak dari rumah sakit dengan alasan tidak ada kamar atau tempat tidur. "Tambah tempat tidur di lorong. Nanti, kalau yang di kamar sudah pulang, yang di lorong bisa dimasukkan. Yang penting dilayani. Sebab, kami bayar setiap bulan," tuturnya.

Apindo tidak mau mendengar pekerja yang sudah membayar iuran BPJS ditolak rumah sakit. Soalnya, pada Maret 2016, ada pekerja di Depok yang meninggal karena ditolak di rumah sakit. "Per bulan pengusaha bayar cukup besar. Jangan sampai pekerjanya yang sakit tidak dilayani di rumah sakit," ucapnya.

Kepala Bidang Operasional BPJS Kesehatan Depok Aan Hasanah mengatakan perusahaan yang sudah terdaftar bekerja sama dengan BPJS sebanyak 700 perusahaan dengan 107 ribu pekerja. BPJS, kata dia, masih terus memperbaiki pelayanan dan manajemen. "Permintaan pekerja pada rapat tripartit akan menjadi masukan kami," ujarnya.

Ia menuturkan masih ada sejumlah kendala dari sisi administrasi untuk bekerja sama dengan rumah sakit swasta. Saat ini ada empat rumah sakit besar, yakni Rumah Sakit Puri Cinere, Bunda Margonda, Mitra Keluarga, dan Jantung Diagram, yang akan membahas nota kesepahaman (MOU). "Masih ada delapan rumah sakit yang belum. Tapi kami prioritaskan empat rumah sakit yang besar itu," ucapnya.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

3 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

4 hari lalu

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

4 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

4 hari lalu

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

5 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

13 hari lalu

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.

Baca Selengkapnya

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

14 hari lalu

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

16 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

17 hari lalu

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

17 hari lalu

Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.

Baca Selengkapnya