Ingin Hindari Negara Berpendapatan Menengah, Ini Caranya

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 18 April 2016 15:29 WIB

Calon Gubernur DKI Jakarta Faisal Basri saat berkunjung ke Kantor TEMPO Komplek Ruko Kebayoran Center, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin 30 April 2012. TEMPO/Subekti. 20120430.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi Indonesia akan terjebak di level negara berpenghasilan menengah atau tidak.

"Pertama, tingkat pendidikan. Kedua, peran teknologi. Dan yang ketiga, harmoni," ucap Faisal dalam acara diskusi di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Senin, 18 April 2016.

Faisal menjelaskan, untuk menjadi negara maju, jumlah penduduk Indonesia yang mengenyam tingkat pendidikan menengah seperti sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas harus bertambah. "Ada indikator seperti kualitas pendidikan," ujarnya.

Faktor yang kedua, tutur dia, terkait dengan peranan teknologi dalam produksi serta ekspor barang dan jasa. Semakin besar peran teknologi dalam ekspor barang, Indonesia menunjukkan makin majunya perekonomian.

Faisal kemudian menjelaskan faktor terakhir, yakni terciptanya harmoni. Ini tercermin dari kesenjangan atau rasio koefisien gini yang rendah. Menurut dia, tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi akan memunculkan ketidakharmonisan. Tak ada negara yang berhasil lolos dari jebakan pendapatan menengah yang tak harmonis.

Masalahnya, kata Faisal, tingkat kesenjangan Indonesia cukup tinggi dan cenderung semakin tinggi. Menurut dia, Indonesia berada di posisi ketiga dalam daftar negara dengan kesenjangan terburuk setelah India dan Thailand. "Artinya, 1 persen rumah tangga terkaya menikmati 40 persen lebih kekayaan nasional," ucapnya.

Faisal menambahkan, kekayaan nasional yang hanya dinikmati 1 persen masyarakat akan menciptakan ketidakharmonisan dan sentimen yang bermacam-macam. "Negara-negara yang telah lolos dari perangkap penghasilan menengah ini sangat rendah kesenjangannya."

Faisal melihat tiga hal inilah yang menjadi penentu Indonesia akan terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah atau bisa lolos dari jebakan ini. Menurut dia, pemerintah harus introspeksi atas apa yang dilakukan selama ini. Sebab, Indonesia, ujar dia, masih bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. "Banyak yang bisa dilakukan. Kita ini baru mulai."

DIKO OKTARA




Berita terkait

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

10 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

18 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

19 hari lalu

Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

19 hari lalu

Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

21 hari lalu

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

21 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya

4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

31 hari lalu

4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

34 hari lalu

Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.

Baca Selengkapnya

Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

34 hari lalu

Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

Ekonom senior UI Faisal Basri mengungkapkan alasan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino diperpanjang dalam sidang sengketa Pilpres di MK.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua

34 hari lalu

Faisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua

Ekonom senior UI Faisal Basri menyoroti impor beras dan kaitannya dengan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini.

Baca Selengkapnya