Indonesia Dinilai Terjebak Jadi Berpenghasilan Menengah

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 18 April 2016 14:45 WIB

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri memaparkan hasil penelitiannya bersama Gatot Arya Putra yang berjudul Mengelak dari Jebakan Penghasilan Menengah di Indonesia hari ini, Senin, 18 April 2016, di Gedung Yustisia Universitas Atma Jaya, Jakarta.


Menurut Faisal, Indonesia masuk ke dalam jebakan pendapatan menengah. Ada dua hal yang menyebabkan Indonesia sulit keluar dari jebakan itu, yakni Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain soal penyerapan lulusan sekolah menengah dalam dunia kerja dan nilai ekspor kinerja ekspor teknologi tinggi terhadap total ekspor yang rendah.

"Ini saatnya revolusi cara berpikir. Kita telah abai terhadap aspek manusia, modal, dan hamoni," katanya dalam paparan hasil penelitian. Faisal menyatakan, banyak modal yang dimiliki Indonesia masih merupakan peninggalan Belanda.

Pemerintah, dia meneruskan, wajib memberikan akses pendidikan dan kesehatan agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat. Dengan demikian, Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menegah. "Kewajiban negara untuk memberdayakan yang tidak mampu supaya mereka punya akses terhadap aset produktif. Supaya punya akses terhadap itu, pendidikan harus baik."

Faisal menjelaskan, pada 2000 Indonesia menempati posisi ke-16 perekonomian terbesar dunia berdasarkan Paritas Daya Beli (PDB). Pendapatan Domestik Bruto perkapita Indonesia yaitu 4.725. Sedangkan Nilai PDB India dan Cina yakni 3.917 dan 8.919.

PDB Indonesia pada 2011 berubah 1,6 kali dibandingkan PDB pada tahun 2000. Sedangkan perubahan PDB yang dialami India dan Cina yakni 2,1 kali dan 2,3 kali. Dibandingkan negara lainnya, Indonesia tergolong lamban perubahannya.

Oleh sebab itu, Faisal berpendapat, begitu besar upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk mencapai pendapatan tinggi. "Betapa berat kita menghindar dari jebakan pendapatan menengah," ujarnya.

PDB per kapita Indonesia berdasarkan paritas daya beli adalah 10.517 pada tahun 2014. Nilai tersebut pada tahun 2015 berubah menjadi 10.651. Karena sudah mencapai nilai 10.000 untuk PDB per kapita berdasarkan paritas daya beli, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah.

SHELA KUSUMANINGTYAS


Berita terkait

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

7 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

15 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

16 hari lalu

Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

16 hari lalu

Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

18 hari lalu

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

18 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya

4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

28 hari lalu

4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

31 hari lalu

Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.

Baca Selengkapnya

Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

31 hari lalu

Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

Ekonom senior UI Faisal Basri mengungkapkan alasan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino diperpanjang dalam sidang sengketa Pilpres di MK.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua

31 hari lalu

Faisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua

Ekonom senior UI Faisal Basri menyoroti impor beras dan kaitannya dengan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini.

Baca Selengkapnya