TEMPO Interaktif, Jakarta:Sudah saatnya peran pemerintah dari inisiator, operator bahkan kontraktor menjadi fasilitator pembangunan. Sebagai salah satu syarat utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan di era reformasi dewasa ini. Demikian kesimpulan dari seminar bertajuk Strategi Pembangunan Nasional yang diprakarsai Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Jumat (11/1). Paradigma strategi pembangunan yang lama dinilai telah mematikan kreativitas sosial masyarakat dan tidak sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan lokal. Akibatnya masyarakat lebih menjadi objek daripada subyek pembangunan. Padahal sejatinya, pola pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subyek atau aktor dalam proses pembangunan itu sendiri. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Central for Information and Development Studies (CIDES) Dr. Umar Juoro memaparkan sejumlah dimensi dalam proses pembangunan. Tidak hanya dimensi politik tapi juga dimensi lain seperti ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Semuanya harus berjalan beriringan. Dia lalu memberikan contoh bagaimana pada 1970 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat. Bahkan mencapai angka tujuh persen. Tetapi dengan konsekuensi sistem politik yang otoriter. Berbeda dengan kondisi politik saat ini yang telah bergeser ke arah demokrasi walaupun masih transisi. Yang berdampak pada rendahnya angka pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian pemerintah diharapkan meninggalkan perannya secara perlahan dari inisiator menjadi fasilitator pembangunan. "Yang perlu disiapkan dalam masa transisi adalah adanya stabilitas makro yang meliputi stabilitas nilai tukar Rupiah, inflasi, dan suku bunga. Selain itu terbuka kesempatan kerja dengan padat karya, dan berjalannya proses restrukturisasi utang," ujarnya. Sedangkan Sekretaris KAGAMA Dr. Gunawan Sumodiningrat mengatakan strategi pembangunan nasional yang disampaikan ke Bappenas itu merupakan hasil rumusan dari rangkaian seminar nasional berbentuk panel dan komisi yang digelar di enam kota. Diantaranya Jakarta, Padang, Pontianak, Makasar, Jayapura, dan Yogyakarta dengan melibatkan sedikitnya 1.200 peserta dari berbagai komponen masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, aktivis LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat lainnya. (Ika Wirastuti-Tempo News Room)