Nada Tinggi Ketua BPK Soal Panama Papers: Saya Tak Salah!  

Reporter

Rabu, 13 April 2016 18:00 WIB

Ketua BPK Harry Azhar Azis bersalam dengan Ketua KPK Agus Raharjo didamping pimpinan KPK saat bertemu di Gedung BPK, Jakarta, 13 Januari 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menanggapi desakan mundur yang dilontarkan oleh sejumlah kalangan karena namanya tercantum dalam dokumen milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, yang dikenal dengan nama The Panama Papers.

"Apakah (masuk dalam) Panama Papers itu salah? Saya bersalah? Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah," kata Harry dengan nada tinggi saat ditemui di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2016.

Nada bicara Harry semakin tinggi ketika ditanya kenapa dia tidak melaporkan perusahaannya yang bernama Sheng Yue International Limited itu ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. "Tidak ada transaksi, nol. Apa saya laporkan harta nol saya ke LHKPN?" ujarnya.

Harry pun berujar, BPK tidak akan menelusuri nama-nama di dalam Panama Papers karena aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan cangkang (off-shore) itu bukanlah bagian dari keuangan negara. "Tanya dong ke Direktorat Jenderal Pajak, bukan kepada saya," tuturnya.

Beberapa hari terakhir, Harry Azhar menjadi sorotan publik setelah namanya muncul dalam Panama Papers. Dalam bocoran dokumen itu, Harry tercatat mendirikan Sheng Yue International Limited, perusahaan cangkang di British Virgin Islands.

Para pegiat transparansi pemerintahan, antikorupsi, dan akademikus pun mendesak mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya itu untuk menjelaskan kepada publik mengenai temuan tersebut. Mereka juga menilai, Harry seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua BPK.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Persidangan Panama Papers Dimulai Delapan Tahun setelah Skandal Pajak Terungkap

20 hari lalu

Persidangan Panama Papers Dimulai Delapan Tahun setelah Skandal Pajak Terungkap

Sekitar 27 orang akan diadili pada Senin 8 April 2024 atas tuduhan pencucian uang sehubungan dengan skandal penghindaran pajak Panama Papers.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

33 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

36 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

37 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

37 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

37 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

37 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

37 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

38 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

41 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya