TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pencegahan dan perlindungan terhadap transaksi dunia maya ("cyber") penting untuk mencapai target perdagangan elektronik ("e-commerce") yang dicanangkan pemerintah.

Jika tak dicegah, target tersebut bisa bobol. Hal ini disampaikan Kepala Subdit Teknologi dan Infrastruktur Kominfo Noor Iza dalam diskusi bertajuk "Cyber Security: Opportunities and Challenges" di Gedung OJK, Selasa (29 Maret 2016).

Target tersebut adalah nilai transaksi e-commerce senilai US$130 juta pada 2020. "Pemerintah berupaya memberikan keamanan dan perlindungan 'cyber' demi mengamankan transaksi dan data pelanggan," kata Noor.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mempersiapkan tindakan-tindakan pemulihan kalau serangan dunia maya ("cyber attack") terjadi.

Demi kelancaran hal tersebut, pemerintah pun menjalin kerja sama dengan sektor-sektor terkait. "'Cyber crime'bisa datang dari mana saja," tutur Noor.

Sementara itu terkait target e-commerce, pemerintah melalui Kominfo juga menargetkan akan ada 1.000 orang "technopreneur" sampai tahun 2020.

Keamanan cyber merupakan salah satu dari tujuh poin peta jalan perdagangan elektronik yang telah menjadi program nasional dan secara resmi dipublikasikan pada Februari 2016.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Koordinasi dan Mitigasi Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kemenkopolhukam Gildas Deograt Lumy mengatakan pembangunan pengamanan sistem daring nasional yang efektif harus diawali di tingkat pembuat peraturan, dalam hal ini pemerintah.

Menurut Gildas, mustahil membereskan permasalahan cyber tanpa ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan peraturan. "Ibaratnya, orangtua harus beres dulu, lalu 'nak-anak akan mengikuti," tutur dia.

BISNIS