Sensus Ekonomi 2016, Semua Aktivitas Niaga Akan Dilacak

Senin, 28 Maret 2016 23:18 WIB

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Ketua BPS Suryamin dalam sebuah sesi pemaparan tentang BPS di kantor BPS, Senin 28 Maret 2016. Tempo/Diko

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik menyatakan akan mendata seluruh bidang usaha dan aktivitas niaga yang ada di Tanah Air. Sensus tersebut akan disematkan dalam sensus ekonomi 2016 yang dilakukan pada Mei 2016 mendatang. "Kami akan mensensus 26-29 juta perusahaan non pertanian," ujar Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo, di kantornya, Senin 28 Maret 2016.

Sasmito mengatakan metodologi sensus akan disesuaikan dengan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, Menengah untuk mendefinisikan skala perusahaan mulai dari omset, penyerapan tenaga kerja, anak perusahaan, hingga alamat perusahaan.
Perusahaan kecil, kata Sasmito, akan beromset tak lebih dari Rp 4,8 miliar. Sedangkan perusahan menengah keatas akan didefinisikan dengan acuan omset lebih dari Rp 4,8 miliar dan Rp 50 miliar. "Perkiraan kami, ada 1-3 juta perusahaan menengah ke atas," kata dia.

BPS menjamin, perusahaan berbasis internet takkan luput dari sensus. Kepala BPS, Suryamin mengatakan hasil sensus tersebut akan dipublikasikan akhir 2016 ini. Karena itu dia berharap pemerintah tak lagi memotong anggaran sensus yang semula Rp 3,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Musababnya, dana tersebut hampir 90 persennya digunakan untuk membayar tenaga surveyor yang berjumlah lebih dari 340 ribu orang.

Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan akan memanfaatkan survei BPS tersebut. Menurutnya, sensus ekonomi 2016 tersebut bisa memperkaya basis pajak yang saat ini dimilikinya. Selain jumlah perusahaan, Ken mengatakan selama ini setia merujuk pada survei yang dilakukan BPS.

Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga daya beli, ujarnya, merupakan basis data yang digunakan DJP untuk menentukan target penerimaan perpajakan selama ini.

Selain itu, pendataan juga menjadi fokus Ken, lantaran dirinya dibebani target pajak Rp 1.360 triliun. Karena itu, sembari mempersiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak April mendatang, Ken terus berupaya memperbanyak basis data. Intinya, kata Ken, data diperluas agar bisa dilakukan ekstenfikasi.

ANDI IBNU

Berita terkait

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

3 hari lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.

Baca Selengkapnya

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

3 hari lalu

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

10 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

13 hari lalu

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

13 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

13 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

13 hari lalu

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.

Baca Selengkapnya

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

13 hari lalu

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

BPS menilai dampak konflik geopolitik antara Iran dan Israel tak berdampak signifikan terhadap perdangan Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

13 hari lalu

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

Surplus perdagangan Indonesia pada Maret 2024 tembus US$ 4,47 miliar. Surplus 47 bulan berturut-turut.

Baca Selengkapnya

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

13 hari lalu

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

Badan Pusat Statistik atau BPS membeberkan lonjakan harga komoditas akibat memanasnya tekanan geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya