Sejumlah pengemudi taksi membawa poster bertuliskan "stop trasnportasi ilegal" saat melakukan aksi unjuk rasa di merdeka barat, Jakarta, 22 Maret 2016. Dalam aksi demo kali ini, mereka menuntut pemerintah untuk memberi tindakan tegas dengan membekukan operasional angkutan umum yang menggunakan mobil berpelat hitam. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - DPRD Kota Bekasi mendorong pelaku usaha dan Pemerintah Kota Bekasi menjadikan angkutan konvensional berbasis online.
Maryadi, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi mengatakan, kemunculan angkutan berbasis online lantaran kondisi angkutan umum secara keseluruhan di Kota Bekasi belum memberikan kenyamanan dan menjawab kebutuhan konsumen.
Pada sisi lain, angkutan berbasis online belum memiliki landasan hukum sebagai angkutan transportasi. " ini disebabkan angkutan umum belum bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat," katanya, Rabu (23 Maret 2016).
Untuk itu, Pemkot Bekasi bersama pengusaha angkutan umum di Kota Bekasi perlu meningkatkan inovasi untuk menjawab transportasi online yang merambah lokasi Jabodetabek.
Namun demikian, katanya, DPRD Kota Bekasi bersama Pemkot Bekasi perlu mengeluarkan peraturan, setingkat Peraturan Daerah (Perda) agar angkutan berbasis online memiliki landasan hukum yang jelas.
Dengan demikian, retribusi angkutan, trayek dan persaingan antarjenis angkutan akan berjalan dengan baik. "Sehingga tidak terjadi demo kalau hukumnya jelas."
