Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali mengingatkan pentingnya investasi pembangunan pabrik pengolah (smelter) konsentrat tembaga PT Freeport di Jawa Timur. Dalam jumpa persnya bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake, pria berkumis itu menjamin peluang besar kerja sama investasi jika smelter diwujudkan.
Soekarwo menuturkan permintaan pembangunan smelter itu disebabkan 80 persen impor Jawa Timur berupa bahan baku dan penolong. “Kalau itu bisa diisi oleh smelter dan bahan baku penolong bisa dibangun di sini, neraca pedagangan kita bisa surplus,” ujarnya lalu menoleh ke arah Robert O. Blake yang berdiri di sampingnya,Selasa, 22 Maret 2016.
Sejak tahun 2015 yang lalu, pemerintah provinsi Jawa Timur intensif meyakinkan pemerintah pusat dan PT Freeport Indonesia agar berinvestasi membangun smelter. Lahan seluas 70-100 hektare di Kabupaten Gresik milik PT Petrokimia Gresik telah dipersiapkan. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada 22 Januari 2015, Freeport merencanakan kerja sama penggunaan lahan selama 40 tahun.
Namun mundurnya James “Jim Bob” Moffett dari kursi kepemimpinan Freeport McMoran Inc diprediksi berpengaruh pada rencana pembangunan smelter tersebut. Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman bahkan sempat mengatakan mundurnya Jim Bob kemungkinan berdampak pada kelanjutan komitmen pembangunan smelter.
Menanggapi pernyataan tersebut, Blake menyatakan tak berwenang memberikan jawaban. Ia menegaskan, keputusan itu merupakan kewenangan pihak PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. “Pembangunan smelter sangat bergantung pada hasil negosiasi pemerintah dan Freeport mengenai sampai kapan kontrak akan diperpanjang,” ujarnya.
Kontrak karya Freeport Indonesia sejatinya bakal berakhir pada 2021. Freeport dapat mengajukan perpanjangan operasi paling cepat pada 2019. Namun syaratnya, Freeport harus bersedia melepas 20 persen saham tahun ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014. Sementara itu, saham pemerintah Indonesia di perusahaan baru seebsar 9,36 persen.
