TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignatius Jonan meminta kepada pengunjuk rasa yang menolak kehadiran taksi online agar tidak bertindak anarkistis. Menurut Jonan, pemerintah tidak melarang unjuk rasa yang dilakukan ratusan sopir taksi konvensional hari ini.
"Demontrasi kan hak. Kalau sudah anarkis dan merusak itu pidana. Saya minta diproses hukum kalau anarkis," kata Jonan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2016.
Ia mengatakan solusi bagi kedua pihak, baik yang pro dan kontra keberadaan taksi berbasis online, ialah mengikuti aturan yang ada saat ini. Sebagai moda transportasi, Uber dan GrabCar mesti mendaftar sebagai angkutan umum. Salah satu solusi yang dianjurkan ialah membentuk koperasi.
Jonan menjelaskan tidak ada persoalan dalam penggunaan aplikasi online dalam moda transportasi. Pasalnya, taksi konvensional pun bisa menggunakannya. Namun, jika kendaraan roda empat ingin beroperasi menjadi moda transportasi umum, maka mesti mendaftarkannya.
Sejumlah aturan pun harus diikuti demi keselamatan penumpang. Seperti uji kelayakan kendaraan, membentuk badan hukum, dan membayar pajak. Menteri Jonan juga mengimbau kepada Organisasi Angkatan Darat (Organda) untuk mewadahi semua sopir taksi dan membuat konsensus dengan taksi online.
Selasa ini ratusan sopir taksi kembali unjuk rasa. Mereka masih menuntut hal yang sama, yaitu menghapus kehadiran taksi berbasis online. Akibat demonstrasi sejumlah ruas jalan protokol mengalami kemacetan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk yang menjadi korban kemacetan. "Baru kali ini kena macet," ucap Kalla ketika membuka rapat kerja kementerian/lembaga di Kementerian PUPR.
