Walikota Bogor, Bima Arya mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Bogor, 6 Januari 2016. Walikota Bogor menilai masalah kemacetan merupakan salah satu agenda penting yang akan terus dibenahi, untuk itu perlu ketegasan dan koordinasi bagi petugas dalam mengatur lalu lintas agar memudahkan masyarakat. Lazyra Amadea Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Kota Bogor mengklaim akan menjadi yang pertama dalam menerapkan program Information, Communication, and Technology (ICT) dalam mengembangkan konsep Smart City.
Deputi Rektor Universitas Paramadina Bidang Akademi dan Riset Totok A. Soefijanto mengatakan program yang digagas Hewlett Packard (HP) bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Jakarta, ini akan menyambungkan sekolah-sekolah di Kota Bogor dengan informasi digital yang ada di luar sekolah.
"Dengan adanya program ini kelak akan memperkaya pengetahuan para siswa dan pengajar dalam memanfaatkan sumber-sumber informasi digital," ujarnya di Balai Kota Bogor, Senin, 21 Maret 2016.
Dia berharap, ke depan, siswa tidak hanya memanfaatkan text book sebagai sumber informasi, tapi juga tahu bagaimana cara menghubungkan kelas ke dunia Internet.
Selain itu, program ini akan mengukur kesiapan Kota Bogor dalam menyerap ICT. Sebelumnya akan dilakukan survei ke sekitar 200 sekolah yang ada di Kota Bogor. Survei akan melibatkan kurang-lebih 2.000 siswa dan 400 guru dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/sederajat.
“Kelak program yang diterapkan di Kota Bogor ini akan menjadi percontohan (pilot project) bagi sekolah lain di seluruh Indonesia,” kata Totok.
Wali Kota Bogor Bima Arya, yang menerima langsung delegasi HP dan Universitas Paramadina, Jakarta, memberikan apresiasi terhadap program tersebut.Pemerintah Kota Bogor mengapresiasi program penerapan ICT karena bersinergi dengan visi dan misi Kota Bogor. “Selain itu, selaras dengan program Smart City yang telah dijalankan,” tutur Bima.
Adapun Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Edgar Suratman mengungkapkan diperlukan sosialisasi kepada semua insan pendidikan, terutama bagi tenaga pendidik. “Sosialisasi dilakukan agar penerapan program bisa berjalan optimal,” ucap Edgar.
Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto menyambut baik Inpres Nomor 2 Tahun 2021 karena. berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja formal, nonformal, rentan hingga pegawai Non ASN.
