TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus meningkat, sehingga produksi yang dihasilkan perkebunan tersebut semakin membaik.
"Pada tahun 2015, perkebunan kelapa sawit (CPO) di Indonesia sudah mencapai qq juta hektare dengan total prosuksi mencapai 32 juta ton. Dimana 45 persen dari laian ini milik petani, sisanya dikuasai oleh korporasi dan badan usaha milik negara (BUMN)," kata Darmin pada acara pembukaan "Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan" di Nusa Dua, Bali, Rabu (16 Maret 2016).
Ia mengatakan perkebunan swasta dan BUMN memainkan peran penting bagi petani kecil. Perusahaan besar memiliki akses ke pasar dan kemampuan untuk bernegosiasi di pasar internasional.
"Oleh karena itu perkebunan kelapa sawit swasta dan BUMN tidak bisa menutup mata terhadap petani kecil," kata Darmin.
Menurut dia, perusahaan yang lebih kuat harus bisa mencari jalan keluar (solusi) jangka panjang untuk meningkatkan praktek berkelanjutan petani, bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan praktek perkebunan yang baik dan berkelanjutan.
"Karena itu kami ingin memprioritaskan pada masalah pencegahan bencana untuk tahun ini. Banyak fokus dan bantuan yang ditawarkan pada isu-isu yang berdampak jangka menengah dan panjang. Namun dalam jangka pendek kita perlu memprioritaskan pencegahan berulangnya kebakaran hutan," ucapnya.
Menko Perekonomian Darwin mengapresiasi terhadap tiga kelompok yang mewakili para pemangku kepentingan utama di sektor kelapa sawit, yakni sektor swasta diwakili PT SMART Tbk, peneliti diwakili CIRAD dan LSM lingkungan diwakili WWF.
Sementara Ketua Komite Pengarah "Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan 2016" Daud Dharsono mengatakan perubahan iklim terus berlanjut, dan sekarang sedang terjadi.
Ia mengatakan semua pemangku kepentingan, ilmuwan dan praktisi, LSM dan lembaga pemerintah, petani mandiri dan industri perkebunan harus bekerja sama untuk mengembangkan pilihan potensial dan praktis dalam mengambil langkah-langkah mitigasi serta adaptasi dengan perubahan iklim.
"Dengan pengetahuan kolektif dan keahlian dari semua pemangku kepentingan, kami percaya bahwa kita dapat memperoleh solusi-solusi ilmiah dalam menghadapi perubahan iklim untuk diaplikasikan di seluruh industri kelapa sawit," katanya.
BISNIS
Berita terkait
Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
5 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaPetani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan
37 hari lalu
Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.
Baca SelengkapnyaKronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan
51 hari lalu
Diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses melakukan serangan dan intimidasi terhadap petani Desa Pakel Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaKementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit
5 Maret 2024
Kementerian Pertanian atau Kementan menargetkan penanaman padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluas 500 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaKPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN
20 Januari 2024
Angka letusan konflik yang terjadi di era Jokowi, menurut KPA, mengalami kenaikan dua kali lipat (100 %) dibanding satu dekade pemerintahan SBY.
Baca SelengkapnyaKPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit
15 Januari 2024
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023.
Baca SelengkapnyaAnies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen
11 Januari 2024
Anies menyebut, sektor agromaritm dapat menurunkan angka pengangguran hingga 44 persen.
Baca SelengkapnyaSyarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?
11 Januari 2024
Memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan bisnis tertentu dibolehkan. Mengajukan HGU biasanya untuk tanah yang luas dalam waktu panjang.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis
8 Desember 2023
Pelepasan ekspor hari ini turut membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaIndustri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?
2 November 2023
Menteri Airlangga membeberkan langkah pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit.
Baca Selengkapnya