Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat memimpin pembukaan KTT Luar Biasa ke-5 OKI di di JCC, Senayan, Jakarta, 7 Maret 2016. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan Indonesia siap membantu proses rekonsiliasi terkait memburuknya situasi di Palestina saat ini. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri memperjelas perkara boikot produk Israel yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menutup Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dalam siaran persnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan seruan boikot itu sebagai penegasan komitmen OKI dalam penyelesaian sengketa wilayah Israel.
"Untuk memperkuat posisi bersama OKI sejak KTT OKI di Mekah tahun 1981 dan terakhir Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-42 di Kuwait pada 2015," bunyi siaran pers itu, Rabu, 9 Maret 2016.
Kementerian yang dipimpin Retno Marsudi itu menyatakan seruan boikot produk Israel tidak hanya terkait dengan posisi OKI dalam sengketa wilayah Israel, tapi juga posisi negara-negara Gerakan Nonblok dan Organisasi Liga Arab.
Hal itu pernah dinyatakan dalam Deklarasi Palestina KTM di Durban pada 2004, Deklarasi Palestina KTT GNB Sharm El Sheikh 2009, dan Deklarasi Komite Palestina KTM Algiers 2014.
Sebelumnya, juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, menyatakan boikot produk Israel yang dinyatakan Presiden Joko Widodo tidak berkaitan dengan barang.
Produk yang dimaksud dalam pernyataan penutup KTT OKI dua hari lalu itu mengacu pada kebijakan.
