TEMPO Interaktif, Jakarta:Kesepakatan atas penjadwalan kembali pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri Indonesia kepada negara lain dalam Paris Club III, yang ditutup Jumat malam lalu di Paris, Prancis, sebesar US$ 5,4 miliar selama 21 bulan, dinilai sebagai hasil diplomasi yang berhasil dan sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah. “Jumlah ini sesuai dengan apa yang diperjuangkan pemerintah dan sesuai target mereka. Prosesnya berjalan cepat dan tidak perlu dua hari penuh untuk memutuskan ini,” kata pengamat ekonomi M Sadli kepada Tempo News Room, melalui sambungan telepon, Sabtu (13/4). Menurutnya penjadwalan kembali pembayaran tersebut bernilai US$ 5,4 miliar yang mencakup periode April 2002 sampai Desember 2003 sudah sesuai dengan apa yang dimaui pemerintah, yaitu untuk menutup kekurangan pembiayaan dalam APBN 2002 dan RAPBN 2003. Sadli berpendapat, semua syarat dalam Paris Club III ini sudah lebih baik dari dua tahun lalu saat Paris Club I dan II berlangsung. Syarat yang dimaksudnya adalah, untuk pinjaman lunak atau Official Development Assistance (ODA) dijadwalkan kembali dengan masa pelunasan 20 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun dan untuk pinjaman non-ODA dijadwalkan kembali dengan masa pelunasan 18 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun. Selain itu dalam Paris Club III ini ada aspek baru yang muncul, yaitu debt to investment swap, meski masih secara prinsipnya. “Aspek ini yang lebih penting dan menarik. Misal, Prancis memberikan utang 100 juta franc, lalu bisa dibayar oleh pemerintah Indonesia dengan rupiah dan diskon, asal pinjaman tersebut digunakan untuk investasi,” papar Sadli. Poin inilah yang menurutnya akomodasi pemerintah terhadap tuntutan beberapa LSM Indonesia yang menginginkan adanya diskon atau pemotongan utang pemerintah. Dia menyatakan jika diukur dengan ekspektasi masyarakat atau LSM, tentu saja ini tidak akan pernah memuaskan mereka. “Tidak peduli dengan ekspektasi masyarakat. Kalau ngurusin kreditor yang berutang banyak itu ‘kan mau seringan mungkin utang mereka yang selangit itu,” ujarnya. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini, menurut Sadli, sesuai dengan masa kerjanya mereka yang akan berakhir tahun 2004 nanti. “Ngapain ngurusin pemerintahan yang akan datang. Toh program kerja mereka sampai habis periode masa jabatannya,” imbuhnya. Keberhasilan pemerintah dalam penjadwalan utang ini, menurut Sadli, disebabkan oleh dua hal. Pertama, iklim politik luar negeri yaitu sikap pemerintah Amerika Serikat dan jepang, dua kreditor terbesar, yang ingin menjalin hubungan baik dengan Indonesia dalam memerangi terorisme internasional. “Washington ‘kan sekarang mau berbaik-baik dengan Jakarta,” tambahnya. Faktor kedua adalah peran IMF dan Bank Dunia yang memberikan laporan yang tidak merah dan jaminan kepada Paris Club. “Yah, Indonesia dinilai 6 dalam perbaikan ekonominya. Yang penting ‘kan tidak merah,” ujar Sadli. Pengamat ekonomi senior ini mengungkapkan, sebelumnya pada tanggal 9 April lalu, pemerintah melalui Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melayangkan surat ke Board of Director IMF berupa letter of intent baru yang isinya menegaskan syarat kesepakatan dan hubungan baik pemerintah pada IMF. Artinya adalah niat pemerintah untuk tetap bekerjasama dengan IMF dalam pemulihan ekonomi ini. “Itu sebetulnya terlambat karena hanya selisih dua hari dengan jadwal Paris Club. Pemerintah kita memang lamban semua dan selalu melakukan sesuatu pada detik-detik terakhir,” kritik Sadli sambil menambahkan, untung saja IMF masih mau menolong Indonesia dalam waktu yang sempit itu. (Yura Syahrul – Tempo News Room)