Paket Kebijakan Terbaru, Aturan Modal Industri Diperlonggar  

Kamis, 3 Maret 2016 20:28 WIB

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 3 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membuat peraturan presiden untuk menguatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beleid itu masuk paket kebijakan yang akan dirilis pemerintah dalam waktu dekat.

"Pendirian PT dengan modal itu sudah kami hapus," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Kamis, 3 Maret 2016. Beleid itu menyebutkan pendirian PT dengan modal dasar Rp 50 juta.

Dalam Pasal 32 ayat 1 UU 40 itu disebutkan ihwal minimum dana untuk pendirian PT sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya, pada ayat 2, juga diatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah batas atas perubahan modal tersebut. Tapi, pada ayat 3, perubahan modal dasar pada ayat satu dapat diubah melalui PP.

Namun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan relaksasi modal minimum hanya berlaku bagi industri kecil dan menengah. Darmin mengatakan pembuatan PP tersebut untuk meningkatkan nilai dalam indikator memulai bisnis. "Perumusan harus diselesaikan, akan segera kami bawa ke rapat kabinet," katanya.

Deputi Pengawasan dan Pengendalian Investasi Badan Koordinasi Bidang Perekonomian Azhar Lubis mengatakan pembenahan ini akan segera mendongkrak peringkat Indonesia. Sebelumnya, dia juga mengatakan telah memperbaiki perizinan membangun bangunan.

Selain pemangkasan durasi perizinan dari 42 hari menjadi hanya tujuh hari, pemerintah tak lagi mewajibkan izin lingkungan bagi setiap bangunan baru. "Mau bisa ke peringkat ke-40 atau tidak, yang penting bisa menembus 100 besar," tuturnya.

Kemudahan berinvestasi ini akan disambut para investor. Kuasa Usaha Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia, Sun Weide, mengatakan negaranya saat ini sedang mencari pasar baru untuk memasarkan produk-produknya. "Kami sangat kelebihan produksi, sedangkan konsumsi dalam negeri sedang menurun," katanya ketika berkunjung ke kantor Tempo, Rabu kemarin.

ANDI RUSLI

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

1 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

2 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

4 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

4 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

5 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

24 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

26 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

26 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

28 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

29 hari lalu

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.

Baca Selengkapnya