Ken Dwijugiasteadi, dari Malang Menembus Gatot Subroto  

Reporter

Selasa, 1 Maret 2016 13:28 WIB

Ken Dwijugiasteadi, Pelaksana Direktur Jenderal Pajak. TEMPO/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Ken Dwijugiasteadi, yang baru saja dilantik menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggantikan Sigit Priadi Pramudito, moncer sejak menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak I Jawa Timur.

Ia sempat bersaing dengan Sigit untuk mengisi kursi Dirjen Pajak sebelumnya pada akhir 2014. Kala itu, nama Ken diajukan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sedangkan nama Sigit diusulkan dari Istana. Namun Sigit mengundurkan diri pada awal Desember 2015 dengan alasan gagal memenuhi target penerimaan pajak.

Ken pun ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pajak hingga dilantik secara definitif hari ini, Selasa, 1 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 di Aula Djuanda, lantai Mezzanine, Gedung Djuanda I, kompleks Kementerian Keuangan.

Baca juga: Harga Pertamax & Pertalite Turun per 1 Maret, Ini Daftarnya

Ken lahir di Malang pada 8 November 1957. Ia meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Brawijaya pada 1983. Ia melanjutkan pendidikan Master of Science in Tax Auditing di Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda, dan meraih gelarnya pada 1991.

Karier Ken diawali sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Masih di Lapangan Banteng, kawasan kantor Kementerian Keuangan berada, Ken menjabat sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian pada 1989 dan Kepala Seksi Wajib Perseorangan pada 1992.

Baca: Ridwan Kamil Sarankan Adhyaksa Dault Cari Pasangan Lain

Kariernya naik saat dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pekanbaru pada 1997. Setelah itu ia menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro kemudian menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu pada 2000.

Direktur Informasi Perpajakan pernah dijabatnya pada 1 September 2003. Tiga tahun kemudian, ia menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, lalu menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak pada 8 November 2013. Pada 1 Juli 2015, dia dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Kemudian, pada 1 Desember 2015, Ken dilantik menjadi pelaksana tugas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tiga bulan kemudian, 1 Maret 2016, Ken resmi menjabat Direktur Jenderal Pajak.

Selamat bekerja…

AHMAD FAIZ | KEMENKEU.GO.ID

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

48 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya