TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan sedikitnya ada enam rencana holding perusahaan-perusahaan pelat merah (badan usaha milik negara) yang tengah dikaji pemerintah dan kementerian. Namun Pramono memberi sinyal bahwa angka itu masih bisa berubah.

"Tapi ini bergantung pada kesiapan masing-masing BUMN. Kami belajar dari pengalaman," ujarnya seusai rapat terbatas terkait dengan holding BUMN di kompleks Istana Merdeka, Senin, 29 Februari 2016.

Dari enam sektor holding yang tengah dikaji, Pramono mengatakan empat di antaranya sektor pertambangan, perbankan, infrastruktur/konstruksi, dan energi terbarukan. Sektor farmasi dan pertanian belum masuk daftar kajian itu.

Pramono berujar pembahasan holding ini tak akan terburu-buru. Selain untuk memastikan kesiapan masing-masing perusahaan BUMN, pembahasan ini untuk mencegah pengalaman lama terulang.

Baca: Jokowi Diminta Tak Angkat Sihol sebagai Komisaris BUMN

Pengalaman lama yang dimaksudkan oleh Pramono itu adalah saat pemerintah mencoba menggabungkan beberapa perusahaan BUMN, seperti Kalbe Farma dengan Kimia Farma atau Pertagas (Pertamina) dengan PGN. Karena ego sektoral, penggabungan itu berjalan berlarut-larut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan rencana holding perusahaan BUMN mendapat respons positif selama rapat terbatas. Bahkan salah satunya dari Presiden Joko Widodo, meskipun belum ada kepastian perihal teknis skema holding itu sendiri.

Tujuan pembentukan holding itu adalah agar nantinya BUMN tak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, untuk efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Sektor yang, menurut Rini, akan menjadi prioritas adalah finansial dan konstruksi jalan.

ISTMAN MP