TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengatakan masyarakat miskin kini dapat mengajukan permohonan bedah rumah melalui kepala desa dan bupati di daerahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar pendataan rumah tidak layak huni dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga jumlahnya berkurang.

“Bisa mengajukan diri melalui kepala desa dan dikoordinasi oleh bupati untuk selanjutnya didata untuk mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR,” ujar Syarif, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Februari 2016.

Syarif berujar, Kementerian PUPR menargetkan setiap daerah memiliki data yang pasti dan akurat terkait dengan jumlah rumah yang tak layak huni. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah rumah tak layak huni di seluruh Indonesia mencapai 3,4 juta unit, dan diperkirakan akan bertambah jika tak ditangani serius oleh pemerintah.

Kementerian PUPR menyalurkan bantuan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 15 juta, sedangkan untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 30 juta per rumah. “Namun itu jumlah bantuan maksimal serta hanya stimulan dan tentunya kebutuhan masyarakat untuk membedah rumah berbeda satu dengan yang lain,” ujar Syarif.

Menurut dia, terdapat sejumlah kriteria yang menjadi landasan rumah tersebut patut dibedah. Hal itu didasarkan pada kriteria bangunan, seperti struktur atap yang dapat membahayakan penghuni, rangka rumah atau dinding yang tidak layak, serta lantai yang masih tanah.

Selanjutnya, aspek kesehatan yang belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk. Kemudian dari sisi utilitas, seperti sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) serta tempat pembuangan sampah yang tidak ada, juga memerlukan bantuan bedah rumah.

GHOIDA RAHMAH