Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga menunjukan surat suara usai menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di Denpasar, Bali, 9 Desember 2015. Kota Denpasar memilih kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang diikuti oleh tiga pasang calon. Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengatakan Kementerian Pertanian sebaiknya menghentikan subsidi pupuk. Pasalnya, Subsidi ini banyak dikorupsi oleh aktor tidak bertanggung jawab.
Puspayoga menginginkan agar subsidi pupuk dialihkan ke subsidi gabah. Pengalihan subsidi ini agar dana lebih tepat sasaran.
Ia juga berharap agar koperasi unit desa dilibatkan dalam penyaluran subsidi. "Kalau pupuk jangan main-main subsidi lagi, banyak yang ga sampe karena dikorupsi," kata Puspayoga di Jakarta, Senin, 15 Februari 2016.
Menurut Puspayoga, pada dasarnya yang diharapkan petani itu cukup sederhana. Petani hanya berharap hasil panennya ada yang membeli. Selain itu, pupuk tersedia saat akan menanam. Namun, katanya kewenangan tetap berada di Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian kembali mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk. Namun, Kementerian Pertanian mengakui kebanyakan subsidi pupuk dinilai tidak tepat sasaran.
Untuk itu, ucap Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Gatot Irianto, Kementerian Pertanian akan memberantas yang mempermainkan subsidi pupuk. "Setiap ada yang bermain-main dengan subsidi pupuk ditindak tegas dan diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian secara quantum subsidi pupuk dari tahun ke tahun relatif sama yakni sekitar 9,5 juta ton per tahun dan sesuai luas areal tanam. Untuk besarannya, subsidi pupuk tahun 2008 sekitar Rp 6,7 triliun dan di tahun 2016 sebesar Rp 37 triliun termasuk diantaranya kurang bayar Rp 7 triliun.
