Perusahaan Garmen Boyolali Desak Pemerintah Ikut TPP

Reporter

Selasa, 9 Februari 2016 23:00 WIB

REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Boyolali - Meski tidak terlalu terdampak perlambatan ekonomi nasional, perusahaan berorientasi ekspor di Indonesia saat ini juga terkendala oleh ketatnya persaingan harga dengan perusahaan dari berbagai negara dalam memasarkan produknya di pasar internasional.

“Harga produk kami jadi kurang kompetitif karena pemerintah belum bergabung dalam Trade Pacific Partnership (TPP),” kata Human Resource Management General Manager PT ECO Smart Garment Indonesia (ESGI), Nurdin Setiawan, pada Selasa, 9 Februari 2016.

TPP atau Kemitraan Trans Pasific adalah sebuah blok perdagangan bebas yang beranggotakan 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Adapun PT ESGI adalah perusahaan patungan antara PT Pan Brothers Tbk dengan Mitsubishi Corporation Fashion yang memproduksi pakaian jadi merek dunia seperti Adidas, The North Face, Nike, Hugo Boss, dan lain-lain.

Tiap tahun, omzet PT ESGI ditargetkan mencapai 27,5 juta potong pakaian jadi setara Polo Shirt untuk diekspor ke sejumlah negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Boyolali, PT ESGI memiliki empat pabrik yang beroperasi sejak Agustus 2015 dan baru mempekerjakan sekitar 9.000 karyawan (dari total kebutuhan 12.000 karyawan).

Untuk memperluas ekspansi bisnisnya, tahun ini PT ESGI akan membangun tiga pabrik lagi di Jawa Tengah yang membutuhkan sekitar 9.000 karyawan. “Dari 100 persen produk yang kami ekspor, sekitar 30 persennya untuk pasar Amerika Serikat,” kata Nurdin.

Jika pemerintah sudah bergabung dalam TPP, Nurdin berujar, perusahaan berorientasi ekspor di Indonesia bisa lebih banyak menjual produknya ke blok ekonomi TPP. Harga jual produknya pun dapat bersaing karena TPP nyaris mengapuskan tarif perdagangan antar negara di dalamnya.

Menurut Nurdin, kontribusi ekspor tekstil Indonesia (terhadap total ekspor industri nasional) baru sekitar 1,8 persen. ‘Angka itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi ekspor tekstil Cina yang mencapai 25 persen,” ujar Nurdin.

Saat membuka Rapat Kerja Nasional APDESI di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, pada 26 Desember lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan produk dari Indonesia akan dikenai pajak 15 - 20 persen jika dijual ke negara-negara peserta TPP. “Kalau tidak bergabung, kita tidak bisa jualan apa-apa,” kata Jokowi.

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Lilik Setiawan, mengubah orientasi pasar dari nasional ke internasional adalah suatu keniscayaan bagi perusahaan tekstil untuk bertahan menghadapi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. “Ekspor musti dioptimalkan karena mayoritas bahan bakunya dari impor yang dibeli dengan dolar,” kata Lilik.

DINDA LEO LISTY

Berita terkait

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

4 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

5 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

6 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

7 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

11 hari lalu

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

13 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.

Baca Selengkapnya

Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

15 hari lalu

Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

Zulhas mengatakan pembatasan barang impor bawaan penumpang nantinya akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menhub Budi Karya Usulkan WFH di Selasa dan Rabu, Sri Mulyani Sebut Idul Fitri Tahun Ini Sangat Istimewa

21 hari lalu

Terpopuler: Menhub Budi Karya Usulkan WFH di Selasa dan Rabu, Sri Mulyani Sebut Idul Fitri Tahun Ini Sangat Istimewa

Menhub Budi Karya Sumadi mengusulkan work from home atau WFH untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat puncak arus balik Lebaran.

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

21 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya