TEMPO Interaktif, Jakarta:Delapan industri dan enam kawasan usaha industri di Batam mengalami penonaktifan dan penutupan, serta 18 industri tidak berinvestasi dikarenakan peraturan pemerintah masih belum menjelaskan status keberadaan industri di Batam.“Oleh karena itu kami minta peraturan mengenai Batam menjadi undang-undang," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di gedung DPR Jakarta hari ini.Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri Daerah Batam, pada temuan kualitatif terjadi relokasi industri ke kawasan lain di luar Batam, baik dalam maupun luar negeri, seperti ke India yaitu PT Dynacs Digital Studio, ke Thailand yaitu PT Viking Life Saving, PT Kyocera Indonesia, PT GMAC Batam, ke Tiongkok seperti PT Toyplas Industries Indonesia, PT Techtronic Appliances dan tempat yang tidak diketahui PT SES Batam Indonesia dan PT Indonesia Toyo Denshi.Selain itu terdapat pembatalan realisasi rencana investasi seperti PT NSG dan PT Chammam Indonesia Tunisian Textile & Trade serta penundaan realisasi investasi seperti PT AKS, PT Electronic Assembling Indonesia, PT Filter Indonesia Tbk, PT Kiki Aditama Wijaya, PT Niaga Sakti, dan PT Sentosa Makmur Indonesia.Juga terjadi penonaktifan atau penutupan usaha industri di banyak kawasan di Batam, seperti di Kawasan Industri Sekupang, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Megacipta Industrial Park, Malindo Industrial Park, Walaka Industrial Park. Perusahaan yang nonaktif adalah CV Batam Knitting Factory, PT Chiyoda Electronic Indonesia, PT Galaxy Batam, PT Lucent Technologies Network System Indonesia, PT Koindo Megatron Sejati, PT OKI Electric Cable Batam, PT Tanjung Harapan Sentranusa dan PT Tyco Precision Engineering.Menurut Mari, dalam mengantisipasi turunnya nilai investasi dan arus perdagangan via Batam, pemerintah akan memperbaiki sistem perpajakan, kepabeanan dan ketentuan barang modal yang menjadi insentif plus bagi dunia usaha. “Langkah konkretnya pemerintah akan terus memantau paket Juli 2005," ujarnya.zaky almubarok