TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian tak ingin gegabah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi serbuan baja asal Tiongkok ke pasar dalam negeri.

"Masih kami tangani melalui diskusi dengan asosiasi terkait. Itu harus hati-hati, kami tidak mau gegabah," kata Dirjen Industri Logam Alat Transportasi dan Elektronika I Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta, Rabu, 3 Februari 2016.

Menurut Putu, terdapat beberapa wacana kebijakan untuk mengantisipasi serbuan baja asal Tiongkok, salah satunya adalah menerapkan harga minimum baja nasional, seperti yang dilakukan India.

Pembahasan soal harga minimum atau harga pedoman baja nasional masih terus dikaji ditingkat Kemenko Perekonomian. Cara lain, lanjut Putu, adalah meningkatkan kebijakan non tarif untuk baja-baja asal Tiongkok, yang keputusannya juga belum rampung.

Putu menegaskan, pemerintah perlu benar-benar mengkaji jenis baja apa saja yang membutuhkan kebijakan khusus, sehingga tidak mengganggu produksi baja jenis lain atau produk turunannya.

"Karena baja jenisnya banyak. Kami harus spesifik, jangan sampai nanti bikin aturan, tapi yang dirugikan yang tidak ada hubungannya karena kurang memahami pohon industrinya," ujar Putu.

Namun, tambanya, salah satu cara untuk mengamankan penggunaan baja nasional adalah lewat pengadaan barang pemerintah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengadaan baja yang menggunakan dana APBN, lanjut Putu, harus menggunakan baja lokal yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri.