TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan meminta jaminan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dituangkan dalam konsesi pengelolaan prasarana kereta cepat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan bahwa pemerintah dapat memberi jaminan buat proyek kereta cepat.

"Kan sudah ada peraturan presidennya. Kami minta itu dituangkan secara jelas dalam konsesi dengan Kementerian Perhubungan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 29 Januari 2016. Hanggoro mengakui KCIC meminta jaminan dari pemerintah dalam proyek kereta cepat. Jaminan tersebut berupa kepastian hukum apabila proyek default atau gagal.

Misalnya, jika pemerintah default atau membatalkan proyek kereta cepat di kemudian hari. "Kami berutang. Bila nanti proyek diputus, siapa yang bertanggung jawab?" ujarnya. Namun Hanggoro memastikan permintaan jaminan itu hanya untuk kondisi default atau kahar. Kalau proyek lancar, termasuk setelah masa operasi sampai konsesi berakhir, CIC tidak meminta jaminan apa pun. "Kalau kondisi berjalan normal, enggak ada permintaan jaminan."

Baca: Polemik Kereta Cepat, Presiden Jokowi Panggil Menhub dan Menteri BUMN

Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam peraturan itu, kereta cepat masuk Proyek Strategis Nasional dan bisa diberi jaminan kendati bentuk jaminannya akan didetailkan dalam peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan dalam perpres yang mengatur percepatan proyek kereta cepat, megaproyek senilai US$ 5,585 miliar itu sudah diputuskan tidak dibiayai dan tidak mendapat jaminan pemerintah. Saat ini, KCIC dan Kementerian Perhubungan masih membahas konsesi pengelolaan prasarana kereta cepat. Namun negosiasi belum rampung karena Kementerian tidak ingin negara menjamin proyek itu dengan duit negara.

KHAIRUL ANAM