TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah akan mencabut gugatan perdata terhadap PT Newmont Minahasa Raya dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Konpensasinya, Newmont akan menberikan US$ 30 juta plus garansi maksimal US$ 20 juta.Kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian iktikad baik (good will agreement) tentang inisiatif pembangunan berkelanjutan dan pemantauan ilmiah pasca tambang di Sulawesi Utara. Perjanjian diteken Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dan Komisaris Newmont, Robert Gallagher, di Jakarta hari ini.Setelah penandatanganan, Aburizal menjelaskan pemantauan pasca tambang akan di lakukan selama 10 tahun di daerah sekitar operasi tambang. Pembayaran kompensasi dilakukan dalam waktu 10 hari sejak penandatanganan perjanjian. PT Newmont akan mentransfer ke rekening penampung (escrow account) sebesar US$ 12 juta, sebagai dana awal. Setelah pemerintah mencabut permohonan banding gugatan perdata, dana akan di transfer ke rekening milik yayasan yang akan dibentuk.Retno Sulistyowati
Berita terkait
Sebanyak 519 Anak Jakarta Timur Tercatat Pakai Vaksin Palsu
26 Juli 2016
Dalam rapat tersebut, perwakilan Ikatan Dokter Anak menegaskan kesiapannya memantau tumbuh-kembang anak korban vaksin palsu.
Baca SelengkapnyaAsian Games Tak Kunjung Siap, Megawati Tegur Puan Maharani
7 Desember 2015
Megawati kecewa lantaran Puan, selaku menteri terkait, belum bisa memberikan kepastian soal perhelatan Asian Games 2018.
Baca SelengkapnyaKasus Dokter Andra, Menteri Puan: Ini Pengalaman Pahit!
13 November 2015
Belajar dari kasus dokter Andra, Puan berharap perbaikan transportasi di daerah terpencil, seperti harapan Jokowi, bisa terlaksana.
Baca SelengkapnyaPuan Menteri, Agung Laksono: Kantor Lebih Feminin
28 Oktober 2014
Agung memuji proses transisi sebagai hal positif.
Baca SelengkapnyaDua Kapal Peserta Sail Raja Ampat Diberangkatkan
8 Agustus 2014
Ratusan anggota Pramuka selama pelayaran dibekali dan diperkenalkan kepada wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan kemaritiman.
Baca Selengkapnya3 Provinsi Ini Cepat Sejahtera
10 Juli 2014
Penilaian ini menggunakan Indeks Kesejahteraan Rakyat sebagai indikator. Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaAgung Laksono: El Nino Picu Kekeringan Parah
24 Juni 2014
Pantauan satelit NOAA18 pada 22 Juni 2014 memperlihatkan 120 sebaran titik panas di sejumlah provinsi.
Baca SelengkapnyaBesok, CT Panggil Freeport dan Newmont
27 Mei 2014
"Prioritas saya akan coba bereskan di sektor mineral dan oil
gas," kata Chairul.
Agung Persilakan KPK Selidiki Kartel Beras Miskin
7 April 2014
Penyusunan harga pembelian beras tidak transparan, akuntabel, dan salah memberikan insentif bagi pengusaha.
Ramai Kasus Satinah, Pemerintah Tetap Kirimkan TKI
28 Maret 2014
Agung Laksono menilai tidak fair jika karena ulah segelintir TKI maka pemerintah memberlakukan moratorium.
Baca Selengkapnya
