Sektor Keuangan dan Perbankan Terbuka untuk Asing  

Reporter

Kamis, 28 Januari 2016 15:57 WIB

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) di sektor keuangan dan perbankan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan bank sentral memberi ruang kelonggaran terhadap investasi di sektor perbankan. "Kalau situasi tetap stabil, inflasi bagus, BI sudah bilang ada ruang kelonggaran untuk itu," katanya di Jakarta, 28 Januari 2016.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, sektor keuangan dan perbankan sudah cukup terbuka untuk investasi asing.

"Ini rapat lanjutan DNI dan ada yang akan dilonggarkan supaya minat investasi di sektor ini meningkat," kata Suahasil yang turut menghadiri rapat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.

Menurut Suahasil, peraturan dalam Undang-Undang Keuangan, Perbankan, dan Asuransi sudah cukup terbuka untuk investor asing. "Pokoknya dalam undang-undang sudah terbuka untuk asing melakukan investasi di sektor perbankan.

Di sektor perbankan, ia menambahkan, kementerian keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan di sektor pengawasan. "Kami terus me-review. Sektor keuangan sudah cukup mengundang asing. Hasil rapat nanti akan diumumkan Menko," ujarnya.




ARKHELAUS W.

Berita terkait

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

5 jam lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

1 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

1 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

1 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

2 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

2 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

2 hari lalu

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.

Baca Selengkapnya

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

2 hari lalu

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

Baca Selengkapnya

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

2 hari lalu

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.

Baca Selengkapnya

Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

2 hari lalu

Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

Para pemohon termasuk perwakilan Ant Group sebagai pemilik aplikasi pembayaran Alipay bisa datang ke kantor BI untuk meminta pre-consultative meeting.

Baca Selengkapnya