TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus baru DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengatakan penurunan biaya logistik yang direncanakan pemerintah masih memiliki sejumlah permasalahan.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menerangkan perbaikan infrastruktur bukan hanya satu-satunya aspek penurunan biaya logistik. Menurutnya, penurunan biaya secara terintegrasi harus bisa dilakukan bukan hanya di sektor pelayaran tetapi juga antarkonektivitas.
"Penurunan biaya logistik jadi terkesan lip service saja, selama masih ada kenaikan di sektor lain, masih saja biaya yang dihabiskan cukup besar," ujar Carmelita dalam kunjungannya bersama pengurus DPP INSA ke redaksi Bisnis Indonesia, Rabu (27 Januari 2016).
Carmelita menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur di seluruh sektor serta peningkatan kualitas pelabuhan guna mengefisiensikan biaya logisitk.
Dia menekankan penurunan biaya logistik bukan tergantung dari sektor pelayaran semata, banyak pelaku dalam rantai pasok, baik di darat, laut, ataupun udara.
Tak hanya itu, INSA juga mengakui tingginya suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia turut berkontribusi dalam tingginya beban biaya logistik.
Pihaknya menyatakan 70% dari bisnis perkapalan memakai nilai tukar dollar. Hal ini mengingat mayorityas komponen kapal berasal dari impor.
Kondisi itu menyebabkan Carmelita menilai komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya logistik belum berbanding lurus dengan implementasi di lapangan.
