TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan percepatan pembayaran utang kepada Lembaga Keuangan Dunia (IMF) sebesar US $ 7,8 miliar (sekitar Rp 72 triliun) untuk situasi saat ini belum memungkinkan. "Saya setuju percepatan pembayaran, tapi kondisi saat ini belum memungkinkan dan harus dipikirkan dengan baik cadangan devisa kita," katanya kepada tempo di Gedung Bappennas, Rabu (15/2)Alasannya pemerintah harus memikirkan cadangan devisa negara tidak kurang dari US $ 30 miliar (setara Rp 279 triliun). Paskah menjelaskan cadangan devisa Indonesia saat ini sekitar US $ 36,5 miliar (Rp 339 triliun) apabila di bayarkan kepada IMF sebesar US $ 7,8 miliar atau sekitar Rp 72 triliun maka cadangan devisa Indonesia kurang dari US $ 30 miliar.Pemerintah terus memikirkan agar pembayaran utang IMF dapat dibayarkan dengan pertimbangan cadangan devisa sebesar US $ 30 miliar. Dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah mau tak mau akan tetap membayar dengan cara mencicil. Sebelumnya Paskah menjelaskan, selain berkonsolidasi dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan soal percepatan pembayaran utang IMF, pemerintah juga sedang konsolidasi agar kondisi fiskal bisa berlanjut hingga 2007. Dengan demikian, pada 2007 nanti Indonesia sudah bisa lepas landas.Kemarin IMF menyarankan pemerintah Indonesia sebaiknya tidak mempercepat pembayaran utang karena suku bunga IMF jauh lebih murah sebesar 4,5 persen dibandingkan dengan penerbitan obligasi nasional sebesar 6-10 persen.Sampai Desember 2005 total posisi utang luar negeri Indonesia sebesar US $ 61,0448 miliar (sekitar Rp 567,7 triliun. Dimana pinjaman terbesar sebesar 43,4 persen berasal dari Jepang, 29 persen dolar Amerika, 15,2 persen Euro, 2,1 persen Dolar Singapura, 2,1 persen Poundsterling dan mata uang lainya sebesar 8,2 persen. Rudy Prasetyo