TEMPO.CO, Jakarta - Rencana perubahan status kawasan Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus membuat kalangan investor dari Singapura bertanya-tanya.

Direktur Humas dan Promosi BP Batam Purnomo Andiantono mengatakan perwakilan Singapura sudah datang ke Batam untuk mendapatkan informasi terakhir mengenai kejelasan status kawasan Batam.

Hal itu terjadi setelah banyak pemberitaan tentang perubahan status menjadi Kawasan Ekonmi Khusus (KEK).

"Konjen Singapura di Batam sudah datang ke BP Batam dan menemui Wakil Kepala BP Batam. Mereka menanyakan kebenaran informasi dalam pemberitaan yang menyebut Batam akan diubah menjadi KEK," kata dia di Batam, Selasa (26 Januari 2016).

Andi mengatakan, hal tersebut wajar mengingat hampir 90% investasi di Batam berasal dari luar negeri yang didominasi perusahaan-perusahaan dari Singapura.

Jika status Batam berubah, kata dia, tentu perusahaan-perusahaan tersebut yang akan terkenda dampak atas perubahan ststus yang ditetapkan.

"Pak Wakil menyampaikan pada perwakilan Singapura bahwa hingga kini belum ada kepastian mengenai perubahan ststus kawaasan Batam. Ia meminta agar seluruh perusahaan tetap beroperasi seperti biasa," kata Andi.

Sebelumnya Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja menjamin jika memang ada perubahan status Kawasan Batam merupakan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga investor tidak perlu khawatir.

"Perubahan pasti kearah positif. Pemerintah tidak akan menyengsarakan investor," kata dia.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianta mengatakan Batam sudah punyapengalaman sebagai kawasan sejenis KEK pada 2004 namun ternyata gagal dan hanya berjalan setahun.

"Dulu, kawasan berikat ada di Batam. Tapi gagal. Hal ini akan menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi jika diterapkan lagi," kata dia.

Konsep yang hampir sama dengan KEK didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2003, peraturan itu diimplementasikan pada Januari 2004.

"Ada permenkeu No.583 dan 584, berkaitan perpajakan dan kepabeanan. Dulu itu konsepnya enclave. Akhirnya kami mengalami masalah selama satu tahun," kata Tri.

Namun demikian, sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah pihaknya siap menjalankan apapun keputusan mengenai pengembangan kawasan Batam.

BISNIS