TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menargetkan realisasi investasi mencapai Rp 594,5 triliun pada 2016. Hal itu diyakini bisa tercapai meskipun tak ada perubahan sistem layanan perizinan investasi.

"Tidak banyak berubah, yang penting layanan perizinan investasi," katanya di kantor BKPM, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2016. “Sekarang fokusnya pada manfaat agar layanan 3 jam bisa digunakan seperti sektor infrastruktur.”

Selain mengoptimalkan pelayanannya izin investasi, kata Franky, BKPM akan mengawal realisasi investasi tahun lalu dan memfasilitasi realisasi tahun 2016. "Tahun 2016, kerja lebih keras, ada 100 (investasi) tambahan baru," tuturnya.

BKPM, kata Franky, juga akan mengeluarkan izin importasi barang modal dengan memberikan fasilitas jalur hijau. Menurut dia, hal ini akan mempercepat realisasi investasi. "Lalu memberikan investasi di Indonesia bagian timur sesuai dengan keinginan Presiden mendorong percepatan pembangunan," katanya. Selain itu, percepatan pembangunan tetap memperhatikan tren industri padat karya.

Meskipun realisasinya dinilai rendah, menurut Franky, jumlah izin prinsip pada 2015 naik 45 persen. "Izin prinsip yang masuk menunjukkan iklim investasi diapresiasi investor sehingga mereka berkomitmen untuk realisasi," ucapnya.

Franky menjelaskan, setidaknya terdapat 10 negara yang menjadi prioritas BKPM, seperti Cina, Singapura, Jepang, dan Malaysia. Belakangan, terjadi kenaikan komitmen investasi rata-rata sekitar 40 persen, seperti Cina (42 persen). "Ini menunjukkan Indonesia memang masih jadi tujuan atau perluasan investasi," katanya.

ARKHELAUS WISNU