TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian mengakui kelemahan dalam pengumpulan sapi di Nusa Tenggara Barat untuk diangkut ke Jakarta menggunakan kapal ternak yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada November 2015. Akibat kelemahan itu, dua kali kapal ternak pulang ke Jakarta dalam kondisi kosong.

”Infrastruktur pengumpulan ternak memang belum memadai,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani kepada Tempo, Selasa, 19 Januari 2016.

Baca: Tak Dapat Sapi, Kapal Ternak Jokowi Pulang Tangan Kosong

Menurut Fini, ternak tak mudah dikumpulkan sehingga membutuhkan dua minggu untuk melakukannya. Padahal, dia mengaku, Kementerian Pertanian membuka peluang kepada siapa saja yang ingin membantu pengadaan sapi, tak terkecuali badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara.

“Siapa pun yang mau mengajukan diri (untuk pengadaan sapi), boleh,” ujar Fini. “Tapi belum ada pengajuan dari pihak mana pun.”

Baca: Kapal Sapi Jokowi Kosong, Kemenhub Salahkan Kementan

Pernyataan Kementerian Pertanian itu membuat Direktur Utama Perusahaan Daerah Dharma Jaya Marina Ratna D. Kusumajati berang. Ia mengatakan justru Kementerian yang tak pernah memberi kesempatan kepada perusahaan yang dikelolanya untuk mengangkut sapi yang dibeli di Nusa Tenggara Timur dengan kapal sapi Jokowi. “Kami minta tak ditanggapi. Jangan bohong,” katanya kepada Tempo hari ini, Rabu, 20 Januari 2016.

Marina menjelaskan per kapal bisa menampung 500 ekor sapi. Nah, kebutuhan DKI Jakarta sebanyak 650 ekor sapi hidup per hari yang harus dipasok ke 159 pasar di bawah kendali PD Pasar Jaya.

Baca: Kementerian Pertanian Gagal Angkut Sapi, DPR: Ini Kesalahan Fatal

Pada pelayaran pertama kapal sapi pada Desember lalu, Marina meneruskan, Dharma Jaya siap mendatangkan 500 ekor. Namun butuh waktu dua pekan untuk belanja dari peternak di NTT.

Kementerian berkeras pelayaran pertama pada 12 Desember sehingga sapi Dharma Jaya batal diangkut. Marina tak mau mengungkapkan alasan Kementerian. "Tolong sektor pangan jangan dipolitisasi."

Selanjutnya, hingga pelayaran kapal sapi yang ketiga bulan ini, menurut Marina, Dharma Jaya tak diajak berkomunikasi oleh Kementerian. “Kapal kosong karena Dharma Jaya tak dilibatkan,” ucapnya.

Baca: Kapal Sapi Jokowi Kosong, DKI: Tak Ada Kerjasama Yang Baik

Marina berpendapat kapal sapi seharusnya didedikasikan untuk pengangkutan sapi yang diadakan oleh BUMN atau BUMD. Jika penguasa swasta yang memanfaatkan, subsidi akan dinikmati oleh swasta, dan konsumen tak mendapatkan harga daging sapi murah seperti yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

MAYA AYU PUSPITASARI, JOBPIE SUGIHARTO