TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan perbankan harus siap menurunkan suku bunga kredit termasuk kredit usaha rakyat demi menjaga persaingan dalam industri keuangan. Bunga bank di Tanah Air harus bisa bersaing dengan negara-negara lain.
"Kalau negara lain bunga bank hanya empat persen, lima persen, enam persen, kita juga harus nantinya seperti itu. Siap-siap perbankan. Entah jurusnya apa pasti akan saya cari. Entah dengan trigger subsidi," kata Jokowi saat bertemu pelaku industri keuangan di Istana Negara, Jumat, 15 Januari 2016.
Untuk KUR, Jokowi menyayangkan bunya KUR yang mencapai 23 persen. Usaha kecil menengah di desa, kampung, dan pasar, diberi bunga 22-23 persen sementara korporasi diberi bunga 11-12 persen. "Apa benar? Apa adil? Gap akan makin besar, gini ratio makin meningkat."
Menurut Jokowi, pemerintah memang ingin menumbuhkan korporasi di Indonesia. Tapi, usaha kecil dan menengah juga harus diurus demi kesejahteraan rakyat.
Tahun ini, kata Jokowi, pemerintah mengalokasikan subsidi APBN sekitar Rp 10 triliun agar suku bunga KUR mencapai sembilan persen dari yang awalnya 22 persen. Menurutnya, karena era persaingan, orang akan menggunakan suku bunga sembilan persen. "Mau tidak mau ke depan industri jasa keuangan kita harus efisien. Entah yang BPR, BPD, bank swasta, Bank BUMN harus menyiapkan diri."
Siang tadi Presiden Jokowi menghadiri pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan dengan pimpinan Industri Jasa Keuangan di Istana Negara. Sejumlah menteri kabinet kerja juga menghadiri pertemuan seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofjan Djalil dan petinggi OJK.
