TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berharap penandatanganan kontrak kegiatan anggaran 2016 bisa dilanjutkan ke tahap realisasi pelaksanaan proyek. "Berdasarkan sidang kabinet, pemerintah meminta penyerapan anggaran dilakukan mulai Januari dengan penyerapan mencapai 5-6 persen," ujarnya, Rabu, 6 Januari 2016.

Menurut Basuki, biasanya target penyerapan anggaran 5-6 persen baru terlaksana pada Mei dan Juni.

Hari ini Presiden Joko Widodo dan Menteri Basuki menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut. Penandatanganan kontrak ini dilakukan di lima lokasi secara serentak, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Adapun total paket yang ditandatangani sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak Rp 8,814 triliun.

Paket kontrak tersebut masuk ke dalam beberapa bidang. Di antaranya bidang sumber daya air sebanyak 191 paket yang ditandatangani dengan nilai kontrak Rp 811,41 miliar. Paket kontrak ini untuk mendukung ketahanan pangan.

Proyek yang dikerjakan antara lain pembangunan jaringan di Kelarik, Kabupaten Natuna, lanjutan pembangunan sistem air baku (SPAM Regional) Kota dan Kabupaten Sorong, serta lanjutan rehabilitasi jaringan irigasi di Batang Anai I (6.764 hektare), Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk bidang jalan dan jembatan, Kementerian menandatangani 436 paket senilai Rp 7,93 triliun. Rincian proyek itu, antara lain, untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans-Papua.

Selain itu, untuk bidang infrastruktur permukiman ada sebelas paket dengan nilai kontrak Rp 68,87 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) tahap II, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seorang di Kabupaten Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mengarang di Kabupaten Malinau.

Selanjutnya, dalam bidang penyediaan perumahan, Kementerian meneken enam paket dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliar untuk penyusunan manajemen mutu sumber daya manusia Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, penyusunan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, dan pengembangan SIMKA Ditjen Penyedia Perumahan.

LARISSA HUDA