Jokowi: Masuk MEA Tidak Ada Lagi Subsidi Berlebihan

Reporter

Senin, 4 Januari 2016 12:48 WIB

Presiden Jokowi usai membuka perdagangan saham tahun 2016 di BEI, Jakarta, 4 Januari 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan tak akan melindungi pengusaha dalam negeri di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tahun ini Indonesia resmi masuk menjadi bagian dari pasar bebas se-Asia Tenggara tersebut.

"Tidak mungkin dalam era kompetisi MEA pemerintah melindungi pengusaha dalam negeri," kata Jokowi saat membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 4 Januari 2016. "Tidak mungkin lagi ada subsidi berlebihan."

Jokowi menuturkan saat ini pemerintah lebih memilih memperbaiki hal yang dinilai kurang baik. Proteksi dan pemberian subsidi, kata dia, akan melemahkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan deregulasi dengan mengeluarkan paket kebijakan agar daya saing semakin baik. "Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya bekerja keras dalam meraih pertumbuhan ekonomi," katanya.

Jokowi mengajak semua pihak optimistis pada tahun ini, tidak seperti tahun lalu yang banyak pasif. Dia ingin semua yakin tahun ini kondisi ekonomi akan lebih baik. Optimisme, kata dia, penting pada era kompetisi saat ini. Apalagi mulai tahun ini Indonesia masuk dalam MEA.

Di depan pelaku pasar keuangan Jokowi mengajak semua perusahaan melakukan revaluasi aset. Revaluasi aset, kata dia, jangan hanya perusahaan besar. "Yang menengah dan kecil juga harus ikut karena menjadi kekuatan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Jokowi ingin masyarakat memanfaatkan tax amnesty tanpa ragu. "Tidak usah ragu lagi, nanti seperti apa," kata dia. "Kalau sudah keluar, artinya pemerintah memberikan jaminan, Presiden juga memberikan jaminan."

Ide MEA sudah muncul sejak sepuluh tahun lalu, tujuannya agar daya saing negara-negara di Asia Tenggara mampu mengimbangi Cina dan India dalam menarik investor.

Konsep pasar bebas ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke lainnya di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

12 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

19 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

22 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya