TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah mengalokasikan dana Rp 120 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada 2016.
"Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution) mengundang semua kementerian yang punya stakeholder yang potensial memanfaatkan KUR itu. Supaya mereka serius melakukan sosialiasasi," katanya seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2015.
Sofyan menjelaskan, kementerian diminta mensosialisasikan KUR agar mencapai sasaran. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengembangkan ide-ide untuk meningkatkan sistem KUR. "Misalnya, supaya bisa menjadi modal bagi ekonomi kreatif dan perusahaan startup," ujarnya.
Sofyan berujar, KUR Rp 120 triliun itu didorong untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ide kedua adalah pemerintah mengubah aturan terkait dengan KUR. Misalnya untuk industri kreatif atau pembiayaan koperasi. "Jadi KUR di samping mendorong UMKM yang tradisional ini, bisa menjadi fasilitator untuk tumbuhnya industri baru."
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan hasil dari rapat adalah KUR untuk kredit mikro sebesar Rp 50 juta tanpa agunan, dengan bunga 9 persen. Lalu, KUR retail sebanyak Rp 500 juta dengan agunan tambahan dan bunga 9 persen.
Ia menjelaskan, untuk bank yang bukan BUMN, dibuka kemungkinan peluang penyalurannya. Rencananya akan diseleksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Awal 2016, sosialisasi KUR sudah harus mulai jalan," kata Agus. Pembahasan rapat koordinasi itu intinya untuk mempercepat dan memperluas penyaluran KUR.
