Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama 34 menteri dari Kabinet Kerja, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, enggan berkomentar ihwal kabar bahwa Yuni Rusdinar ternyata sudah diangkat menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) sejak Agustus lalu. Sebelumnya, Yuni menjabat Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia.
“Saya tidak mengetahui soal Pak Yuni. Terima kasih,” ujarnya kepada Tempo saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Senin, 21 Desember 2015.
Sejak Agustus 2015, Yuni telah menjabat di Kantor Staf Presiden. Sebelumnya, pada 26 Januari 2015, Yuni masih menjadi pejabat di Freeport. Kala itu, Komisi III DPR tengah menyoroti rencana Freeport membangun pabrik pengolahan hasil tambang atau smelter di Indonesia.
Mantan Staf Khusus Kepresidenan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, curiga penunjukan Yuni ada kaitannya dengan kasus “Papa Minta Saham”, yang menjadi sorotan publik saat ini.
“Orang Freeport yang diangkat Luhut dan Jokowi di Kantor Staf Presiden namanya Yuni Rusdinar, jabatan di Freeport (adalah) Govt Relation. Skandal ini," kicau Andi dalam akun Twitter-nya, @AndiArief_AA, pada Sabtu, 19 Desember 2015.
“Ada apa Luhut dan Jokowi mengangkat orang Freeport di staf kepresidenan? Jangan-jangan sudah ada niat papa memang minta saham," kicau Andi selanjutnya.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).