TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Fadel Muhammad mengatakan penentuan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) menjadi perdebatan panjang karena DPR menginginkan kenaikan tak lebih dari 10 persen.

“Kami berharap kenaikannya tidak terlalu besar. Kami lihat bahwa beberapa tugas BI sudah berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Fadel di kantornya Rabu malam, 16 Desember 2015.

Menurut Fadel, kenaikan anggaran yang diminta BI mencapai 20,19 persen dari tahun sebelumnya. Fraksi-fraksi di Komisi XI berpendapat harus ada penyesuaian kembali anggaran yang disusun sesuai aspirasi di DPR. Rasionalisasi terhadap kebijakan yang perlu dan tidak perlu, ujar Fadel, juga harus dipertimbangkan BI dalam menentukan anggaran tahun depan. Selain itu, kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat perlu dinaikkan anggarannya. “Semangat di sini kalau boleh naik di bawah 10 persen,” ujarnya.

Fadel berujar penetapan anggaran BI lebih sulit dibandingkan OJK. Rapat yang diagendakan dari pukul 19.00 terpaksa berakhir sekitar pukul 24.00 tanpa putusan final. Rapat akan dilanjutkan kembali pada Kamis, 17 Desember 2015. “Akhirnya kami minta rapat besok mulai jam setengah sepuluh malam,” katanya.

Gubernur BI Agus Martowardoyo mengajukan anggaran sebesar Rp 10,3 triliun pada 2016 dari tahun sebelumnya Rp 8,6 triliun. Ia mengatakan selama satu tahun lalu dan dua tahun ke depan akan melengkapi kehadiran BI di semua provinsi. Agus berencana melakukan ekspansi dengan pengadaan kantor di seluruh Indonesia sejalan dengan perencanaan strategis pada 2014 hingga 2024. “Kami perlu membangun kompetensi untuk bisa menjadi Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menilai kinerja BI belum menggembirakan. Ia melihat salah satunya dari indikator pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dólar AS. Selain itu, ia membantah jika BI berperan besar dalam menurunkan tingkat inflasi. BI, kata dia, harusnya bisa bertafakur atas pencapaian selama tahun 2015. “Inflasi bagus karena rakyat tidak punya uang buat belanja,” ujarnya.

Ketegangan sempat terjadi ketika Agus menggulirkan pernyataan yang terkesan mendesak DPR untuk bertanggung jawab jika ada gejolak makro. Kalau seandainya anggaran ditolak, kata Agus, dalam waktu 6 jam lagi kondisi perekonomian dunia mengkhawatirkan karena suku bunga The Fed naik. Selain itu, Agus mengaku akan mematuhi jika DPR pada akhirnya menolak rancangan anggaran yang diajukan. “Mohon kalau konsekuensinya terjadi ketidakstabilan di makro keuangan, DPR harus ambil risiko itu,” kata Agus.

DANANG FIRMANTO