TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pasar rakyat, sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan pasar yang kompetitif.
"Baru tiga pasar yang mau menerapkan SNI Pasar secara sukarela. Kita perlu lebih mendorong agar semua pasar secara mandiri menerapkan SNI Pasar Rakyat tersebut," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, pada Seminar Nasional dan Diskusi Panel SNI Pasar Rakyat Sebagai Sarana Menciptakan Pasar yang Kompeten, Rabu (16 Desember 2015).
Srie mengatakan dari lebih kurang 750 pasar yang Kemendag bantu revitalisasinya di mana pembangunan pasar mengacu pada SNI Pasar Rakyat hanya tiga pasar rakyat yang menerapkan SNI Pasar Rakyat secara sukarela, yakni Pasar Pondok Indah, Pasar Manggis dan Pasar Cibubur.
Menurut Srie, pihaknya telah melakukan sosialisasi di beberapa daerah dan sudah melakukan uji coba terkait dengan SNI Pasar Rakyat tersebut untuk 10 pasar namun hanya tiga pasar yang terpilih. Oleh karena itu, pada 2016, Kemendag akan memprioritaskan penerapan SNI Pasar Rakyat di 13 provinsi di Indonesia.
"Pada 2016, Kemendag akan memprioritaskan penerapan SNI Pasar Rakyat di 13 provinsi," kata Srie.
Srie menjelaskan, SNI Pasar Rakyat terdiri dari sebanyak 44 parameter yang harus dipenuhi dan mengacu pada aspek revitalisasi fisik, revitalisasi managemen, revitalisasi budaya dan sosial.
Beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk penerapan SNI Pasar Rakyat meliputi aspek ruang dagang, aksesibilitas dan zonasi, ketersediaan pos ukur ulang dan sidang tera ulang, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, sistem drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan dukungan sarana telekomunikasi.
Selain itu juga, mencakup pemenuhan terhadap aspek asas pengelolaan pasar, tugas pokok dan fungsi pengelola pasar, prosedur kerja pengelola pasar, SDM pengelola pasar, pemberdayaan pedagang dan pembangunan atau pengembangan pasar.
Berita terkait
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?
2 hari lalu
Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai
Baca SelengkapnyaHarga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
3 hari lalu
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor
3 hari lalu
Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara
8 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.
Baca SelengkapnyaPameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar
8 hari lalu
Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah
8 hari lalu
Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
9 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca SelengkapnyaKini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin
10 hari lalu
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.
Baca SelengkapnyaKementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar
11 hari lalu
Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.
Baca SelengkapnyaKemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional
14 hari lalu
Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).
Baca Selengkapnya