Provinsi di Indonesia Ini Alami Gejala Deindustrialisasi
Editor
Saroh mutaya
Senin, 14 Desember 2015 23:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara menilai provinsi ini mengalami gejala deindustrialisasi. Padahal, pengembangan industri khususnya yang bernilai tambah pada saat ini sangat penting untuk mengatrol pertumbuhan ekonomi daerah.
BI Sumut mencatat, selama ini selama ini struktur perekonomian Sumut ditopang oleh tiga sektor utama yakni industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Adapun, kontribusi industri terhadap PDRB terus menurun selama beberapa periode terakhir dari 24,2% menjadi di bawah 20%.
"Apalagi pertumbuhan ini cenderung melambat sejak 2012, dan didorong penurunan harga komoditas utama seperti CPO dan karet. Oleh karena itu, pengambangan industri yang memberikan nilai tambah yang lebih besar sangat penting," paparnya, Senin (14 Desember 2015).
Tak hanya itu, Difi menjelaskan, jika ditinjau lebih lanjut, sektor industri penopang perekonomian Sumut didominasi oleh industri makanan, minuman, dan tembakau 43%, kimia, batubara, karet dan plastik 20% serta kayu dan perabotan rumah tangga 13%.
Sebagian besar di antaranya merupakan produk manufaktur berteknologi moderat seperti pengolahan midstream hasil kelapa sawit dan karet dengan kapabilitas industri Sumut yang rendah.
Produk manufaktur tersebut, lanjutnya, ada yang diperdagangkan ke luar negeri dan dikonsumsi domestik. Namun, produk manufaktur yang diekspor dan termasuk unggulan sebagian besar juga masih berbasis SDA.
Sementara itu, produk manufaktur ekspor Sumut yang termasuk achievers in diversity pertumbuhannya masih tergolong rendah bahkan pasarnya termasuk matang. Kondisi ini dinilai BI Sumut rentan di tengah permintaan global yang terus menurun sejalan dengan perlambatan ekonomi.
Potensi pengembangan industri bernilai tambah, katanya, masih sangat besar di Sumut. Apalagi kelapa sawit dan karet berlimpah. Salah satunya biodiesel. Tapi pengembangannya tidak hanya butuh dukungan kuat dari pememrintah pusat, tapi juga pemerintah daerah.
"Contohnya, infrastruktur pokok di kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, dan jalan. Dukungan SDM juga perlu diperhatikan dengan memperbanyak sekolah vokasi," tambah Difi.
