TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin membentuk panitia khusus (pansus) Freeport. Menurut dia, pembentukan pansus itu akan mengungkap seluruh permasalahan yang ada selama ini, juga terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

"Setuju, setuju," kata Ical di Hotel Sari Pan Pacific, Sabtu, 12 Desember 2015. Ical menegaskan pansus itu nantinya tidak akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan Dewan. Justru akan memberikan kejelasan terkait dengan mekanisme perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

"Ini yang mesti kami hadapi nanti, bukan masalah tetek bengek seperti sekarang ini. Freeport, ya, diurusin perpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang, saya katakan seumpamanya minyak dan gas bisa dengan kontraktor production sharing, kenapa pertambangan enggak bisa?" ujarnya. "Kita tak perpanjang Freeport kemudian kita jadikan mereka kontraktor production sharing."

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan diperlukan pembentukan panitia khusus Freeport. Menurut dia, pansus ini bisa membongkar keberadaan Freeport di Indonesia. Menurut Fadli, pansus digunakan untuk mengorek masalah yang sebelumnya tidak tersentuh.

Dengan pansus ini, Fadli yakin akan terlihat kelompok mana yang tidak ingin ada transparansi di Indonesia. “Tidak ada perlakuan istimewa. Di Papua, tidak semua wilayah bisa dimasuki di Freeport," tuturnya.

Anggota DPR Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan kisruh Freeport menguji apakah bangsa Indonesia bisa bersatu atau tidak. Freeport dianggap telah melakukan bisnis semaunya. "Pansus harus bisa membongkar siapa yang selama ini terlibat dengan melakukan investigasi," ucapnya.

REZA ADITYA