TEMPO.CO, Jakarta - Polemik pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk melobi PT Freeport Indonesia menuai pertanyaan terkait nasib perpanjangan kontraknya.
Menjawab hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengindikasikan persetujuan pemerintah untuk tetap memperpanjang kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
Menurut dia, pemerintah selalu menginginkan adanya peningkatan investasi langsung asing. Selama ini, Presiden Joko Widodo dan para menteri sengaja datang ke suatu negara untuk mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kalau undang investasi dari luar, tentu investasi yang sudah ada kita jaga kelangsungannya. Kalau tidak dijaga, bagaimana bisa undang investasi lain?"tuturnya, Rabu (9 Desember 2015).
Sebelumnya, Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin hadir sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Dalam keterangannya, dia mengatakan, jika kontrak karya Freeport yang habis masa berlakunya pada 2021, maka beragam konflik di tanah Papua akan terjadi.
Menurut Maroef, perpanjangan kontrak Freeport lebih penting dari sisi sosial ketimbang bisnis pertambangan.
Pasalnya, ada banyak keluarga dan masyarakat Papua yang hidupnya bergantung pada tambang yang dikelola Freeport.
