TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus mendapatkan saham minimal 51 persen dari PT Freeport Indonesia, yang mengelola tambang emas di Papua. Selama sepuluh tahun terakhir, Jokowi melanjutkan, Indonesia hanya mendapatkan saham Freeport Indonesia sebanyak 9,3 persen.
"Saat ini saya sudah perintahkan agar Indonesia dapat 51 persen," kata Jokowi saat berkunjung ke Pulau Rote, yang merupakan pulau paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selasa, 9 Januari 2018.
Baca: ESDM: Realisasi Ekspor Freeport Masih Kecil
Jokowi berada di Pulau Rote sejak Senin, 8 Januari 2018. Agenda pertamanya adalah menghadiri sekaligus membuka rakornas relawan Bara JP di pulau paling selatan NKRI tersebut.
Jokowi yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo tersebut mengatakan selama beberapa tahun terakhir perbincangan serta negosiasi soal saham 51 persen itu sangat alot. "Sangat alot pembahasannya tetapi walaupun alot yang penting jangan kalah," katanya.
Pada Agustus 2017, menurut Jokowi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson sepakat untuk divestasi saham sebanyak 51 persen untuk kepemilikan nasional di Freeport Indonesia. "Tetapi detail 51 persen sahamnya itu masih dinegosiasikan lagi antara pemerintah dan Freeport," ujarnya.
Jokowi juga membahas soal Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang selama 50 tahun terakhir dikelola oleh perusahaan asing, yakni PT Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation. "Per 1 Januari Blok Makaham 100 persen sudah jadi milik kita setelah selama puluhan tahun jadi milik asing," tuturnya.
Ia juga mengatakan, setelah menjadi milik Indonesia, Blok Mahakam tersebut langsung diberikan dan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam, yang merupakan cucu dari PT Pertamina.
ANTARA
