Presiden Joko Widodo, disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014, dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar di Istana Bogor, 5 Juni 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo meminta agar tahun depan separuh dari seluruh regulasi pemerintah dipangkas. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, saat ini ada sekitar 42 ribu regulasi berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri.
"Harus hilang minimal separuh di semua kementerian," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa, 8 Desember 2015.
Terlalu banyaknya aturan, menurut Jokowi, hanya akan membuat pemerintah terbelenggu karena tidak bisa bekerja secara fleksibel.
Selain memangkas peraturan, Presiden juga menginstruksikan agar tahun depan para menterinya bekerja lebih cepat. "Menteri harus fokus bekerja, jangan sibuk jadi komentator." Dia tak ingin bawahannya bekerja seperti biasa tanpa inovasi. Mulai Januari mendatang, Jokowi meminta agar para menteri menggenjot kinerja mereka. Jokowi menekankan agar para menteri berorientasi pada hasil, bukan prosedur. Selama ini Presiden menilai kebanyakan pemangku kebijakan hanya berorientasi pada prosedur. Alhasil, pekerjaan menjadi terhambat. "Harus dibalik total, semuanya."
