TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan PT Freeport Indonesia (FI) tak memiliki data tentang pemantauan kualitas air limbah pada tahun ini sehingga perusahaan itu diberikan kategori merah.

Direktur Jenderal Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan KLHK MR Karliansyah mengatakan PT FI tak memiliki data tentang pemantauan kualitas air limbah di daerah operasinya.

Oleh karena itu, sambungnya, KLHK memberikan kategori merah dalam penilaian Proper pada tahun ini. Proper adalah Pogram Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Kategori merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.

Karliansyah menegaskan dengan kategori itu, pihaknya memberikan pembinaan kepada perusahaan pertambangan emas dan tembaga tersebut. Pada 2 tahun terakhir, KLHK tak melakukan pengecekan lapangan terkait dengan situasi keamanan di Papua saat itu.

"Data yang kami temukan di lapangan, mereka tidak memiliki data pemantauan air limbah, oleh karena itu kami memberikan merah," kata Karliansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7 Desember 2015).

Dia menuturkan pihaknya belum mengajukan masalah ke ranah hukum terlebih dahulu, karena masih ada upaya perusahaan untuk memperbaiki. Menurutnya, upaya itu ditempuh jika perusahaan tak memiliki upaya sama sekali terkait dengan persoalan lingkungan.

KLHK menemukan limbah itu diduga masuk ke kawasan estuari yang merupakan ekosistem air dari percampuran air laut dan air tawar.

Selain masalah limbah, Karliansyah juga menyatakan bahwa persoalan lain yang dimiliki PT FI adalah izin Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Pengelolaan lingkungan perusahaan itu di antaranya mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian pencemaran serta kerusakan laut.

Sejumlah sampel yang diambil dalam persoalan itu adalah air limbah, emisi udara dan limbah yang tersisa (tailing).

"Kami ingin air limbah yang memasuki kawasan estuari itu memenuhi baku mutu. Itu yang tidak dilakukan," kata Karliansyah.

BISNIS